Pertamina Teken Kontrak Kerja Sama WK Peri Mahakam dan East Natuna

PT Pertamina Hulu Borneo bersama mitra Eni Peri Mahakam Ltd ;dan PT Pertamina East Natuna menandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja (WK) Peri Mahakam dan WK East Natuna, di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (30/5).
  
Adapun PT Pertamina Hulu Borneo dan PT Pertamina East Natuna merupakan afiliasi yang ditugaskan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) atas pengelolaan masing-masing WK tersebut.
  
Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, meminta
kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menjaga komitmennya dan berperan aktif mendukung kebutuhan energi nasional di masa mendatang.
  
Tutuka juga menegaskan komitmen pemerintah mendukung pengembangan migas nasional. "Pemerintah Indonesia akan terus berupaya mendukung pengembangan kegiatan hulu migas dengan terus melakukan improvement dalam sistem pengelolaan migas, sehingga dapat meningkatkan keyakinan investor dalam melakukan investasi," ujarnya pula.
  
Penandatanganan KKS WK Peri Mahakam itu dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina Hulu Borneo Chalid Said Salim dan Managing Director Eni Peri Mahakam Ltd Roberto Daniele. Sementara WK East Natuna ditandatangani oleh Direktur PT Pertamina East Natuna Wisnu Hindadari. bSedangkan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mewakili Pemerintah dalam penandatanganan KKS tersebut.
  
Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Dirjen Migas Tutuka Ariadji, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Noor Arifin Muhammad, Direktur Utama PHE Wiko Migantoro, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PHE Danar Dojoadhi, dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia John Anis.
  
Dwi Soetjipto juga menyatakan komitmen untuk mendukung percepatan nstrategi agar proyek berjalan tepat pada waktunya. "Saya siap untuk
mendukung upaya mengelola blok yang hari ini kita tandatangani," ujar Dwi.
  
Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan PT Pertamina Hulu Borneo (51 %) dan Eni Peri Mahakam Ltd (49 %) sebagai pengelola WK Peri Mahakam yang berlokasi di lepas pantai dan daratan timur Kalimantan yang meliputi area seluas 7.414,43 kilometer persegi, dengan total investasi komitmen pasti tiga tahun pertama masa eksplorasi sebesar US$7,2 juta  yang meliputi kegiatan studi G & G, akuisisi, dan processing 150 kilometer persegi data seismik 3D serta pengeboran satu sumur eksplorasi.
  
Sedangkan WK East Natuna akan dikelola 100 persen oleh PT Pertamina East Natuna. WK East Natuna terletak pada <em>offshore</em> Laut Natuna dengan luas 10.484 kilometer persegi.
  
WK tersebut berada di wilayah perbatasan negara Indonesia-Malaysia-Vietnam. Pengelolaan WK East Natuna difokuskan pada eksplorasi minyak untuk mempercepat pengembangan lapangan di area batas negara dan pengembangan kawasan perbatasan.

Total investasi komitmen pasti tiga tahun pertama masa eksplorasi sebesar US$12,5 juta yang meliputi kegiatan studi G&G, akuisisi, dan
processing 430 kilometer persegi data seismik 3D serta pengeboran satu sumur eksplorasi.

Direktur Utama PHE Wiko Migantoro menjelaskan bahwa penandatanganan WK Peri Mahakam dan WK East Natuna oleh afiliasi PHE dengan SKK Migas merupakan sebuah pencapaian penting bagi Pertamina dalam upaya meningkatkan portofolio hulu perusahaan.
  
Ia percaya amanah dari pemerintah kepada PHE untuk mengelola WK Peri Mahakam dan East Natuna akan memberikan value yang signifikan, tidak hanya kepada perusahaan tetapi juga kepada pemerintah.

"Pertamina berkomitmen menjadi  accelerator eksplorasi di dalam negeri baik melalui eksplorasi di aset-aset eksisting, pelaksanaan joint study, maupun akuisisi WK baru. Dengan demikian, seiring peningkatan portofolio dan kinerja perusahaan yang semakin kuat akan terus meningkatkan nilai perusahaan," ujar Wiko.

"Khusus untuk East Natuna, PHE berkomitmen untuk menjadikan East Natuna sebagai aset strategis, tidak hanya untuk peningkatan ketersediaan sumber energi dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional, namun juga untuk ikut serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia menambahkan. (Ant/E-1)