Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PT PLN (Persero) membutuhkan US$700 juta atau setara Rp10,5 triliun (kurs Rp15.008) untuk membangun 200 megawatt (MW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 94 lokasi berbeda. Rencana ini menjadi bagian program dedieselisasi yang akan dilakukan perusahaan setrum negera itu.
Dedieselisasi merupakan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
"PLN menyadari program dedieselisasi membutuhkan investasi yang besar, baik dari segi keuangan maupun sumber daya teknologi," kata Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi dalam keterangannya, Minggu (28/5).
Baca juga: Asosiasi : Penggunaan PLTS Atap Menurun Sejak Ada Pembatasan Oleh PLN
PLN telah merancang program jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapat target net zero emission (NZE) di 2060 atau lebih cepat. Untuk jangka pendek yang tengah dilakukan ialah proyek dedieselisasi pembangkit berbahan bakar fosil kapasitas 1 gigawatt (GW) dengan mengganti ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Evy menjelaskan program dedieselisasi pembangkit fosil bakal mendapat dukungan dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP).
Program kemitraan Indonesia dengan negara maju telah diluncurkan pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022. Total nilai pendanaan mencapai US$20 miliar atau setara Rp300 triliun.
"Di G20 tahun lalu, pemerintah telah menandatangani kesepakatan dengan JETP menyediakan dana untuk berbagai program hijau di Indonesia," ujarnya.
Evy menambahkan, PLN melalui subholdingnya, PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power terus mencari partner strategis dalam berkolaborasi demi menyukseskan program dedieselisasi. Tantangan utama program tersebut ialah banyaknya pembangkit yang tersebar di daerah-daerah terpencil.
"Kolaborasi yang baik antara PLN, pengembang, lembaga keuangan, dan mitra strategis lainnya sangat penting untuk keberhasilan program dedieselisasi," ujarnya.
Baca juga: Molor, PLTS Terapung Cirata Ditargetkan Rampung September 2023
Head of JETP Secretary Edo Mahendra mengungkapkan dari Februari hingga Agustus 2023, tengah digodok secara detail rencana untuk pengalokasian komitmen dana sebesar US$20 miliar.
Harapannya, berbagai program transisi energi yang sudah dirancang oleh negara-negara yang tergabung dalam JETP bisa segera dijalankan.
"Kita sudah membangun pondasinya. Kami bersyukur ada dukungan dan komitmen yang diberikan oleh komunitas internasional dalam transisi energi," jelas Edo.
Ia menyebut program dedieselisasi dan pembangunan pembangkit EBT lainnya yang dilakukan PLN merupakan pilot program dalam JETP. Pihaknya memberikan dukungan penuh agar program dedieselisasi ini bisa sukses.
"Keberhasilan proyek ini akan menjadi rujukan untuk lebih banyak program transisi energi selanjutnya," pungkasnya. (H-3)
Bahlil menyampaikan bahwa pelayanan sektor energi di wilayah terdampak bencana terus diperbaiki, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.
Promo hanya dapat dimanfaatkan oleh pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2026.
PEMERINTAH resmi menunda kenaikan tarif listrik untuk semua golongan pelanggan nonsubsidi pada Triwulan I (Januari-Maret) 2026.
DIREKTUR Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa seluruh gardu induk di Aceh kini sudah bertegangan.
Cahaya baru di rumah Arobi menghidupkan warga Fakfak. Arobi Namudat (66) tinggal di rumah kayu sederhana di Fakfak, Papua Barat.
Upaya penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah proses pemulihan masyarakat terdampak di sejumlah wilayah Sumatra dan Aceh.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved