Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PT PLN (Persero) membutuhkan US$700 juta atau setara Rp10,5 triliun (kurs Rp15.008) untuk membangun 200 megawatt (MW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 94 lokasi berbeda. Rencana ini menjadi bagian program dedieselisasi yang akan dilakukan perusahaan setrum negera itu.
Dedieselisasi merupakan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
"PLN menyadari program dedieselisasi membutuhkan investasi yang besar, baik dari segi keuangan maupun sumber daya teknologi," kata Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi dalam keterangannya, Minggu (28/5).
Baca juga: Asosiasi : Penggunaan PLTS Atap Menurun Sejak Ada Pembatasan Oleh PLN
PLN telah merancang program jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapat target net zero emission (NZE) di 2060 atau lebih cepat. Untuk jangka pendek yang tengah dilakukan ialah proyek dedieselisasi pembangkit berbahan bakar fosil kapasitas 1 gigawatt (GW) dengan mengganti ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Evy menjelaskan program dedieselisasi pembangkit fosil bakal mendapat dukungan dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP).
Program kemitraan Indonesia dengan negara maju telah diluncurkan pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022. Total nilai pendanaan mencapai US$20 miliar atau setara Rp300 triliun.
"Di G20 tahun lalu, pemerintah telah menandatangani kesepakatan dengan JETP menyediakan dana untuk berbagai program hijau di Indonesia," ujarnya.
Evy menambahkan, PLN melalui subholdingnya, PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power terus mencari partner strategis dalam berkolaborasi demi menyukseskan program dedieselisasi. Tantangan utama program tersebut ialah banyaknya pembangkit yang tersebar di daerah-daerah terpencil.
"Kolaborasi yang baik antara PLN, pengembang, lembaga keuangan, dan mitra strategis lainnya sangat penting untuk keberhasilan program dedieselisasi," ujarnya.
Baca juga: Molor, PLTS Terapung Cirata Ditargetkan Rampung September 2023
Head of JETP Secretary Edo Mahendra mengungkapkan dari Februari hingga Agustus 2023, tengah digodok secara detail rencana untuk pengalokasian komitmen dana sebesar US$20 miliar.
Harapannya, berbagai program transisi energi yang sudah dirancang oleh negara-negara yang tergabung dalam JETP bisa segera dijalankan.
"Kita sudah membangun pondasinya. Kami bersyukur ada dukungan dan komitmen yang diberikan oleh komunitas internasional dalam transisi energi," jelas Edo.
Ia menyebut program dedieselisasi dan pembangunan pembangkit EBT lainnya yang dilakukan PLN merupakan pilot program dalam JETP. Pihaknya memberikan dukungan penuh agar program dedieselisasi ini bisa sukses.
"Keberhasilan proyek ini akan menjadi rujukan untuk lebih banyak program transisi energi selanjutnya," pungkasnya. (H-3)
Pelaksanaannya memang lebih cepat, karena kebetulan akan ada pelaksanaan festival Wolobobo.
Salah satu penerima manfaat, Agus, warga Bima, mengungkapkan kegembiraannya setelah rumahnya teraliri listrik,
Penghargaan ini diberikan karena program PLN Peduli 'Desa Berdaya' ini telah memberi dampak positif bagi masyarakat dan menjadi wujud komitmen dalam berkelanjutan program.
tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) Triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan atau tetap
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved