Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
SENIOR Policy and Project Development Associate ITDP Indonesia Etsa Amanda mengungkapkan, subsidi kendaraan listrik untuk saat ini lebih tepat diberikan kepada transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi.
Menurutnya, alasan subsidi tersebut diberikan kepada transportasi publik disebabkan, pertama, transportasi publik memiliki jarak tempuh harian yang jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan pribadi. Misalnya, bus yang memiliki jarak tempuh 200 kilometer (km) per hari, sedangkan mobil atau motor maksimal hanya 40 km per hari.
"Dengan meng-elektrifikasi satu kendaraan transportasi publik, dampak pengurangan polusinya menjadi lebih tinggi karena terkait jarak tempuh harian," kata Etsa dalam webinar Subsidi Mobil Listrik untuk Pribadi atau Transportasi Publik, Sabtu (27/5).
Baca juga: Subsidi Mobil Listrik Dinilai tidak Tepat, PKS: Kendaraan Justru Makin Bertambah
Kedua, lanjut Etsa, terkait dampak pada ekonomi. Banyaknya jumlah bus dalam suatu armada transportasi publik yang dikelola satu institusi tertentu bisa mendorong penyaluran subsidi yang lebih fokus dibandingkan subsidi kendaraan pribadi.
"Jadi dibandingkan dengan memberikan insentif pada tiap orang dari masyarakat mungkin agak susah untuk perencanaannya, dengan fokus pada kendaraan yang bergabung dalam satu armada bisa membuat perencanaan insentif lebih fokus dan efektif," ujarnya.
Baca juga: KSP: Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Mendorong Target Nol Emisi Karbon
Selanjutnya, ketiga terkait dengan kemudahan dalam perencanaan. Transportasi publik memiliki rute yang tetap, jadwal operasional yang reguler, dan depot atau tempat kendaraan beristirahat. Ini dinilai dapat menyederhanakan proses perencanaan strategi dan lokasi pengisian daya.
Lalu yang terakhir adalah pemberian subsidi dinilai bisa menjadi momentum untuk mereformasi transportasi publik secara keseluruhan.
Etsa mengatakan, jika ingin beralih ke transportasi publik listrik maka harus ada pembaruan armada dan peningkatan layanan operasional seperti dengan merapikan rute dan jadwal operasional.
"Ini dalam rangka mendorong transisi ke bus listrik itu jadi momentum juga untuk meningkatkan kualitas dan inklusivitas layanan transportasi publik," katanya. (Fik/Z-7)
Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas, maupun pulang kerja setiap hari Rabu.
Mudik dengan kendaraan pribadi menjadi pilihan banyak orang karena lebih fleksibel dan nyaman
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut dirinya tidak akan menggunakan mobil dinas untuk operasional sehari-hari saat menjabat. Dedi menuturkan akan menggunakan mobil pribadinya.
Survei Beam Mobility terhadap pengguna layanan ride-sharing di kampus Universitas Padjadjaran mencatat 90% mengakui bahwa layanan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
BADAN Pendapatan Daerah(Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan kepada warga yang hendak menjual kendaraan bermotor pribadinya agar segera melapor
BAKAL Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung akan menerapkan sistem tiga hari kerja. Jika, ia terpilih dalam Pilkada Jakarta 2024.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved