Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ismail menyoroti kebijakan kendaraan listrik di Indonesia. Khususnya di Jakarta, pengadaan mobil listrik menurutnya kurang tepat, karena kendaraan di Ibu Kota justru bertambah.
"Menurut pandangan saya pribadi kurang tepat karena yang ingin membeli mobil listrik itu bisa ditebak yakni kalangan middle-up selama tidak ada peraturan yang mensyaratkan mereka," jelasnya kepada awak media usai rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/5).
Ismail mengatakan kebijakan ini nantinya akan memberi ruang kepada para pengoleksi mobil. Politisi PKS itu menyarankan subsidi bisa menyasar masyarakat dan mengajak agar berperan aktif mengkonversi penggunaan energi fosil ke listrik.
Baca juga: KSP: Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Mendorong Target Nol Emisi Karbon
"Saya mengarahkan, menyarankan kalau mau subsidi yang tepat sasaran ketika berbicara mengarahkan masyarakat untuk mengkonversi dari penggunaan energi fosil atau menuju energi listrik, maka pastikan masyarakat itu diberi ruang untuk berperan secara aktif bukan pasif," imbuhnya. (Far/Z-7)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Wacana penghentian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berpotensi menghambat laju transisi energi nasional.
Peralihan ke transportasi berbasis listrik memberi ruang lebih besar bagi pemerintah untuk mengendalikan tekanan fiskal, sekaligus mendukung agenda transisi energi.
Penjualan kendaraan elektrik di Indonesia pada 2025 melonjak pesat mencapai 175.144 unit, naik signifikan dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 103.228 unit.
Pengendara wajib memiliki sisi emosional yang terkontrol agar tidak mengambil keputusan ceroboh yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.
Brian menjelaskan bahwa logam tanah jarang merupakan material strategis yang menjadi kunci dalam pengembangan industri kendaraan nasional (mobnas),
Peningkatan pengisian daya kendaraan listrik selama periode Nataru menunjukkan adanya perubahan pola penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved