Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ismail menyoroti kebijakan kendaraan listrik di Indonesia. Khususnya di Jakarta, pengadaan mobil listrik menurutnya kurang tepat, karena kendaraan di Ibu Kota justru bertambah.
"Menurut pandangan saya pribadi kurang tepat karena yang ingin membeli mobil listrik itu bisa ditebak yakni kalangan middle-up selama tidak ada peraturan yang mensyaratkan mereka," jelasnya kepada awak media usai rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/5).
Ismail mengatakan kebijakan ini nantinya akan memberi ruang kepada para pengoleksi mobil. Politisi PKS itu menyarankan subsidi bisa menyasar masyarakat dan mengajak agar berperan aktif mengkonversi penggunaan energi fosil ke listrik.
Baca juga: KSP: Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Mendorong Target Nol Emisi Karbon
"Saya mengarahkan, menyarankan kalau mau subsidi yang tepat sasaran ketika berbicara mengarahkan masyarakat untuk mengkonversi dari penggunaan energi fosil atau menuju energi listrik, maka pastikan masyarakat itu diberi ruang untuk berperan secara aktif bukan pasif," imbuhnya. (Far/Z-7)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Lalu lalang kendaraan listrik di arena Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di Kemayoran mencerminkan arah baru mobilitas di Indonesia.
Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 yang menjadi instrumen penting untuk memutus siklus hambatan pasar kendaraan listrik di Indonesia.
Transformasi digital di tubuh PT PLN menemukan bentuk paling konkret melalui PLN Mobile.
PLN menegaskan komitmennya dalam mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional melalui partisipasi aktif pada ajang Indonesia International Motor Show 2026 (IIMS 2026).
Pertumbuhan infrastruktur EV tidak bisa dilepaskan dari pendekatan kolaboratif dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.
Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan industri baterai kendaraan listrik dinilai sebagai sinyal positif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved