Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ismail menyoroti kebijakan kendaraan listrik di Indonesia. Khususnya di Jakarta, pengadaan mobil listrik menurutnya kurang tepat, karena kendaraan di Ibu Kota justru bertambah.
"Menurut pandangan saya pribadi kurang tepat karena yang ingin membeli mobil listrik itu bisa ditebak yakni kalangan middle-up selama tidak ada peraturan yang mensyaratkan mereka," jelasnya kepada awak media usai rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/5).
Ismail mengatakan kebijakan ini nantinya akan memberi ruang kepada para pengoleksi mobil. Politisi PKS itu menyarankan subsidi bisa menyasar masyarakat dan mengajak agar berperan aktif mengkonversi penggunaan energi fosil ke listrik.
Baca juga: KSP: Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Mendorong Target Nol Emisi Karbon
"Saya mengarahkan, menyarankan kalau mau subsidi yang tepat sasaran ketika berbicara mengarahkan masyarakat untuk mengkonversi dari penggunaan energi fosil atau menuju energi listrik, maka pastikan masyarakat itu diberi ruang untuk berperan secara aktif bukan pasif," imbuhnya. (Far/Z-7)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menekankan pentingnya percepatan elektrifikasi sebagai strategi utama dalam memperkuat kemandirian energi nasional.
Indef menilai pemerintah perlu segera mengaktifkan kembali insentif kendaraan listrik guna meredam tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia.
Dengan biaya pengisian listrik sekitar Rp6.000 untuk penggunaan harian, motor listrik jadi pilihan rasional di tengah potensi kenaikan harga BBM.
BBM masih menyumbang sekitar 30% dalam bauran energi nasional, sehingga sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dan fluktuasi harga dunia.
Ia menambahkan, agar manfaat program ini semakin optimal, dukungan kebijakan perlu diperluas dengan tidak hanya menyasar pada subsidi pembelian.
Hingga saat ini, PLN bersama mitra telah mengoperasikan 4.769 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 3.097 lokasi di seluruh Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved