Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI dibayangi kondisi ekonomi global yang belum menentu, ekonomi Indonesia masih menunjukkan resiliensi dengan terjaganya kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per April 2023. Bahkan, APBN mengalami surplus Rp234,7 triliun atau 1,12% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Surplus pada APBN ditopang penerimaan negara yang mencapai Rp1.000,5 triliun atau 40,6% dari APBN. Penerimaan pun tumbuh 17,3% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan juga terjadi pada belanja negara dalam APBN per April 2023 yang tumbuh 2% dan telah direalisasikan sebanyak Rp 765,8 triliun atau 25% dari APBN. Bagi masyarakat, nilai Rp274,4 triliun belanja APBN ada untuk melindungi dan memberikan manfaat, baik melalui subsidi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana, pada Kamis (25/5) mengatakan salah satu komponen penerimaan dalam APBN, yaitu penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp94,5 triliun atau 31,17% dari target APBN 2023.
Baca juga: APBN April 2023 Catat Surplus Rp234,7 Triliun Setara 1,12% dari PDB
"Penerimaan bea masuk terjaga baik dengan tumbuh 3,32% yang didorong peningkatan impor kendaraan dan pelemahan kurs rupiah, sedangkan untuk bea keluar menurun disebabkan penurunan harga crude palm oil (CPO) dan turunnya volume ekspor komoditas mineral. Adapun untuk cukai mengalami penurunan -5,16% akibat kenaikan hasil tembakau golongan III dan adanya pelunasan maju di bulan April, karena momen Idulfitri yang berpengaruh pada periode pelunasan," papar Hatta, Kamis (25/5).
Hatta menambahkan bahwa selain mengumpulkan penerimaan, peran Bea Cukai dalam mendukung APBN juga melalui kinerja pengawasan untuk melindungi masyarakat dan industri dalam negeri. Kinerja pengawasan Bea Cukai dalam perlindungan masyarakat menghasilkan 11.973 penindakan dengan perkiraan nilai barang hasil penindakan senilai Rp5,18 T. Penindakan terbesar (66,3%) dilakukan Bea Cukai terhadap hasil tembakau (rokok) ilegal dengan nilai Rp276,5 miliar. Lalu, untuk penindakan narkotika Bea Cukai mencatat penindakan 238 kasus narkotika dengan barang bukti seberat 2,15 ton.
"Melalui kinerja pengawasan, Bea Cukai terus berupaya memastikan keamanan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dan para pelaku industri. Tak luput, kami juga mengapresiasi kontribusi masyarakat dalam mendukung kinerja baik APBN 2023. Mari bersama, jaga APBN kita!" tutup Hatta. (RO/S-3)
NERACA perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Mei 2025 sebesar US$4,30 miliar.
Dengan konsumsi masyarakat Kabupaten Mukomuko, lanjut dia, yang hanya 20 ribu ton per tahun, maka terdapat surplus sekitar 20 ribu ton beras.
Realisasi pendapatan negara per April 2025 mencapai Rp810,5 triliun atau setara 27% dari target APBN 2025.
KUASA Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menilai kebijakan impor raw sugar alias gula kristal mentah yang kala itu diterbitkan oleh Tom Lembong bukan sebuah masalah.
Kinerja ekspor nonmigas mendominasi dengan 98,34% dari total perdagangan luar negeri, pada Januari 2025.
Neraca perdagangan barang Indonesia pada September 2024 mengalami surplus US$3,26 miliar. Nilai surplus tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat US$2,78 miliar.
KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, berpotensi memicu dampak ekonomi global.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved