Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan bahwa pada saat ini penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum melewati batas limitasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni 20 persen.
Ia mengatakan, penggunaan APBN saat ini hanya baru sekitar 10 persen lebih, artinya penggunaan APBN masih sangat mungkin digunakan sampai tahun depan. Hal itu juga dikarenakan belum adanya investor yang masuk untuk merealisasikan investasinya.
"Tahun ini belum melewati limitasinya, kemungkinan tahun depan sudah 10 persen lebih. Hal ini masih sangat mungkin sampai tahun depan menggunakan dana APBN, karena investor belum ada yang masuk," kata Tauhid saat dihubungi, Senin (22/5).
Baca juga: Investasi IKN Seharusnya tidak di Tim Adhoc
Walaupun begitu, ia tetap mengkhawatirkan penggunaan APBN tersebut akan melewati batas yang telah ditetapkan. Dikarenakan proyek pembangunan IKN ini diprediksi bisa sampai 30 sampai dengan 40 tahun.
Oleh karena itu, Tauhid menekankan agar pemerintah segera mencari ataupun mendorong para investor yang telah memiliki niat dalam berinvestasi di IKN.
Baca juga: Pengamat : Satgas Hanya Jadi Tempat Pencari Kerja
Dengan banyaknya investor yang masuk, lanjut Tauhid, tentunya akan memudahkan proyek pembangunan IKN serta akan meringankan penggunaan APBN agar tidak melebihi acuan yang telah ditetapkan.
"Saya khawatir penggunaan APBN ini bisa melebar hingga 25-30 persen melebihi ketetapan awal yaitu 20 persen, mengingat pembangunan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka itulah diharapkan pemerintah harus terus mendorong para investor berinvestasi di IKN," ujarnya. (Fik/Z-7)
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved