Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan bahwa pada saat ini penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum melewati batas limitasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni 20 persen.
Ia mengatakan, penggunaan APBN saat ini hanya baru sekitar 10 persen lebih, artinya penggunaan APBN masih sangat mungkin digunakan sampai tahun depan. Hal itu juga dikarenakan belum adanya investor yang masuk untuk merealisasikan investasinya.
"Tahun ini belum melewati limitasinya, kemungkinan tahun depan sudah 10 persen lebih. Hal ini masih sangat mungkin sampai tahun depan menggunakan dana APBN, karena investor belum ada yang masuk," kata Tauhid saat dihubungi, Senin (22/5).
Baca juga: Investasi IKN Seharusnya tidak di Tim Adhoc
Walaupun begitu, ia tetap mengkhawatirkan penggunaan APBN tersebut akan melewati batas yang telah ditetapkan. Dikarenakan proyek pembangunan IKN ini diprediksi bisa sampai 30 sampai dengan 40 tahun.
Oleh karena itu, Tauhid menekankan agar pemerintah segera mencari ataupun mendorong para investor yang telah memiliki niat dalam berinvestasi di IKN.
Baca juga: Pengamat : Satgas Hanya Jadi Tempat Pencari Kerja
Dengan banyaknya investor yang masuk, lanjut Tauhid, tentunya akan memudahkan proyek pembangunan IKN serta akan meringankan penggunaan APBN agar tidak melebihi acuan yang telah ditetapkan.
"Saya khawatir penggunaan APBN ini bisa melebar hingga 25-30 persen melebihi ketetapan awal yaitu 20 persen, mengingat pembangunan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka itulah diharapkan pemerintah harus terus mendorong para investor berinvestasi di IKN," ujarnya. (Fik/Z-7)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mempersoalkan kepastian hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti pemberitaan media Inggris The Guardian yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai kota hantu
Pemadaman berlangsung cepat dengan dukungan tujuh unit mobil pemadam kebakaran dan delapan tangki suplai air, sehingga total 15 unit diturunkan ke lokasi.
KETUA Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu, menyampaikan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved