Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BADAN Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengizinkan daerah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite. Mobil-mobil dinas pejabat pun diminta tak meminum BBM subsidi tersebut.
"Untuk daerah yang membatasi (pembelian pertalite) lebih ketat dari BPH Migas, silakan. Mobil-mobil dinas tidak boleh lagi pakai pertalite," ujar Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam workshop media, Sabtu (20/5).
Saat ini revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, sebagai payung hukum pembatasan pembelian pertalite belum rampung diselesaikan.
Baca juga : Menaker Dorong Peningkatan Produktivitas Perempuan Melalui Wirausaha
Namun demikian, BPH Migas tidak melarang daerah menerapkan kebijakan pembatasan pembelian bensin dengan nilai oktan (RON) 90. Hal ini karena kuota BBM subsidi di tiap-tiap daerah terbatas. Pemerintah sendiri telah menetapkan kuota BBM pertalite di 2023 sebesar 32,56 juta kiloliter (KL) dan solar 17 juta KL.
"Kita kan bagi 17 juta KL ke 34 provinsi. Setelah membaca data penyaluran tersebut, daerah mengatakan itu enggak cukup dan tidak ada jaminan mereka akan menambah kuota," jelasnya.
Baca juga : Uji Coba Kereta Cepat dari Tegalluar ke Halim Berjalan Mulus
Dilansir laman resmi BPH Migas, pembatasan pertalite sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Melalui surat Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, pengguna pertalite hanya dapat mengisi sebanyak 30 liter per kendaraan dalam satu hari berlaku di setiap SPBU per 12 September 2022
"Bagusnya pembatasan itu untuk mengurangi penyalahgunaan (penyaluran). Pemda itu bisa membatasi separuhnya. Kami tidak masalah kalau dia (daerah) membatasi. Intinya BPH Migas mendukung bahwa BBM subsidi itu tepat sasaran," pungkas Saleh. (Z-5)
Pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi energi hingga Rp502,4 triliun. Ini bertujuan membantu masyarakat miskin atau tak mampu.
Para tersangka melakukan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
Pemerintah Kota Tangerang juga segera mendistribusikan bibit tanaman seperti cabai dan juga tomat untuk ditanam di lahan Kelompok Wanita Tani (KWT) maupun di rumah.
Tarif itu naik sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000. Sebelumnya untuk jarak dekat Rp3.000 dan jarak jauh atau sampai dengan tuhuan (sesuai trayek) Rp3.500.
Gubernur Anies menjelaskan bahwa gejolak ekonomi dunia telah berdampak kepada Indonesia yang mengakibatkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM.
Bila dilihat dari data Kementerian ESDM, konsumsi Pertalite di sektor transportasi cukup besar dan cenderung meningkat.
Truk tangki tersebut bersenggolan dengan truk lain yang akan parkir di bahu jalan. Akibatnya, badan truk berlubang dan bahan bakar tercecer di jalan
Karena itu, lanjut Valent, dia seringkali terpaksa mengisi tangki mobil Avanzanya dengan pertamax yang harganya lebih mahal dari pertalite.
PENGENDARA motor protes usai motornya mogok setelah mengisi BBM jenis Pertalite yang diduga dicampur air di sebuah SPBU di Bekasi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menindaklanjuti kejadian viral terkait dugaan BBM Pertalite bercampur air di SPBU 34.17106 di Jalan Juanda dekat Stasiun Bekasi atau tugu bulan-bulan.
Polres Metro Bekasi Kota menetapkan tiga tersangka dari lima orang yang diamankan dalam kasus BBM Pertalite bercampur air
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved