Kembalikan Kepercayaan Nasabah, BSI Harus Bertanggung Jawab

ANGGOTA Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan perbankan wajib menjaga kerahasiaan nasabah, dikecualikan untuk urusan seperti penyelidikan perpajakan, pencucian uang, korupsi, maupun kejahatan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

"Bilamana terjadi kebocoran data nasabah dilakukan oleh pihak bank maupun luar bank, maka pihak perbankan harus bertanggungjawab," kata Said Abdullah, Selasa (16/5).

Mengantisipasi agar data pribadi perbankan tidak bocor, pihak perbankan sebagai penyedia layanan keuangan digital harus sering diaudit. Sebab hal itu juga menyangkut kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan.

Selain harus bertanggung jawab terhadap kerahasiaan dan pengamanan data nasabah bila datanya bocor, hal itu juga akan menurunkan reputasi perbankan di mata nasabah atau calon nasabah.

"Dampaknya kepercayaan publik akan turun, risikonya nasabah bisa melakukan rush di perbankan tersebut, jika hal itu terjadi bank bisa kolaps karena harus menanggung beban kredit," kata Said.

Risiko akan semakin besar bila ternyata perbankan berdampak secara sistemik terjadi rush, atau pengambilan dana oleh nasabah karena merosotnya kepercayaan nasabah ke bank akibat kebocoran data.

"Kami berharap OJK memberikan perhatian serius soal ini. Jangan sampai ada kejadian berulang atas kebocoran data oleh perbankan, karena hal ini akan menurunkan kepercayaan kita terhadap OJK karena sebagai pengawas perbankan tidak cukup sigap mengantisipasi kejadian bocornya data perbankan," kata Said. (Try/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi