Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Ratna Juwita meminta PT Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara dalam bisnis minyak dan gas untuk mulai berbenah.
Hal tersebut, mengingat terulangnya kembali insiden kebakaran aset Pertamina. Yang terbaru, pada Sabtu (1/4) malam lalu, kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai Provinsi Riau kembali terbakar.
Pertamina Harus Berbenah
"Seyogyanya dalam hal ini Pertamina harus mulai berbenah karena kita tahu bahwa kilang kita tidak banyak, itu juga statusnya tua, menunggu di-adjust, menunggu di-upgrade menunggu lain-lain yang membutuhkan investasi yang juga besar," ujar Ratna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).
Baca juga: Diminta Mundur dari Jabatannya, Ahok Serahkan ke Erick
Selama ini, Ratna mengatakan, Komisi VII telah mempercayakan sepenuhnya baik perbaikan hingga audit aset Pertamina, namun hal serupa terus terulang.
Untuk itu, pihaknya berharap insiden yang terjadi di Dumai tersebut merupakan kejadian yang terakhir dialami pertamina. Ia berharap perusahaan yang sudah berskala internasional tersebut dapat berbenah, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Ratna juga mengingatkan Pertamina untuk dapat mulai melakukan inovasi teknologi. Inovasi tersebut diharapkan dapat melibatkan anak bangsa.
Pertamina Diminta Komunikasi dengan BRIN
"Cobalah komunikasi yang intens kepada BRIN misalnya kita libatkan dalam hal ini saya yakin di sana banyak researcher yang bisa menemukan teknologi-teknologi baik yang bisa digunakan sebagai early warning system," imbuhnya.
Baca juga: Pertamina Dinilai Belum Serius Perbaiki Sistem Keamanan dan Keselamatan
Terakhir, Politisi Fraksi PKB tersebut meminta Pertamina untuk terus melakukan update pelaporan kepada Komisi VII terkatit apa saja yang telah dilakukan oleh Pertamina. Sehingga Komisi VII dapat mengetahui apa yang kira-kira harus diperbaiki oleh Pertamina kedepannya.
"Sudah ada early warning system, sudah ada basis pengamanan, sudah ada standarisasi buffer yang sedemikian bagus, kira-kira selain hal-hal tersebut apa lagi nih yang harus dievaluasi. Kan kita nggak mungkin hanya melihat teori tapi prakteknya ngga ada," ucap Ratna.
Baca juga: Ledakan Kilang, DPR: Ada Masalah Sistemik
"Karena beberapa kejadian-kejadian sebelumnya kami sudah meminta bahwa pertamina dalam hal ini memberikan report ke kita evaluasinya seperti apa lalu tindakannya bagaimana. Tapi seingat saya sepertinya kita belum diberikan report tersebut dari kejadian-kejadian sebelumnya," jelasnya.
Baca juga: Korban Meninggal Kebakaran Depo Plumpang Menjadi 29 Orang
Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina telah melakukan audit oleh international auditor dengan menggunakan International Sustainability Rating Standard (ISRS) yang telah digunakan secara global.
Dari hasil pemetaan yang dilakukan sejak pertengahan 2021 tersebut, Pertamina telah melakukan beberapa rekomendasi dari hasil pemetaan. (RO/S-4)
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Moody’s Ratings menurunkan outlook 7 emiten Indonesia menjadi negatif, termasuk TLKM, ICBP, dan UNTR. Simak daftar lengkap emiten yang terdampak di sini.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved