Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Ratna Juwita meminta PT Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara dalam bisnis minyak dan gas untuk mulai berbenah.
Hal tersebut, mengingat terulangnya kembali insiden kebakaran aset Pertamina. Yang terbaru, pada Sabtu (1/4) malam lalu, kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai Provinsi Riau kembali terbakar.
Pertamina Harus Berbenah
"Seyogyanya dalam hal ini Pertamina harus mulai berbenah karena kita tahu bahwa kilang kita tidak banyak, itu juga statusnya tua, menunggu di-adjust, menunggu di-upgrade menunggu lain-lain yang membutuhkan investasi yang juga besar," ujar Ratna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).
Baca juga: Diminta Mundur dari Jabatannya, Ahok Serahkan ke Erick
Selama ini, Ratna mengatakan, Komisi VII telah mempercayakan sepenuhnya baik perbaikan hingga audit aset Pertamina, namun hal serupa terus terulang.
Untuk itu, pihaknya berharap insiden yang terjadi di Dumai tersebut merupakan kejadian yang terakhir dialami pertamina. Ia berharap perusahaan yang sudah berskala internasional tersebut dapat berbenah, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Ratna juga mengingatkan Pertamina untuk dapat mulai melakukan inovasi teknologi. Inovasi tersebut diharapkan dapat melibatkan anak bangsa.
Pertamina Diminta Komunikasi dengan BRIN
"Cobalah komunikasi yang intens kepada BRIN misalnya kita libatkan dalam hal ini saya yakin di sana banyak researcher yang bisa menemukan teknologi-teknologi baik yang bisa digunakan sebagai early warning system," imbuhnya.
Baca juga: Pertamina Dinilai Belum Serius Perbaiki Sistem Keamanan dan Keselamatan
Terakhir, Politisi Fraksi PKB tersebut meminta Pertamina untuk terus melakukan update pelaporan kepada Komisi VII terkatit apa saja yang telah dilakukan oleh Pertamina. Sehingga Komisi VII dapat mengetahui apa yang kira-kira harus diperbaiki oleh Pertamina kedepannya.
"Sudah ada early warning system, sudah ada basis pengamanan, sudah ada standarisasi buffer yang sedemikian bagus, kira-kira selain hal-hal tersebut apa lagi nih yang harus dievaluasi. Kan kita nggak mungkin hanya melihat teori tapi prakteknya ngga ada," ucap Ratna.
Baca juga: Ledakan Kilang, DPR: Ada Masalah Sistemik
"Karena beberapa kejadian-kejadian sebelumnya kami sudah meminta bahwa pertamina dalam hal ini memberikan report ke kita evaluasinya seperti apa lalu tindakannya bagaimana. Tapi seingat saya sepertinya kita belum diberikan report tersebut dari kejadian-kejadian sebelumnya," jelasnya.
Baca juga: Korban Meninggal Kebakaran Depo Plumpang Menjadi 29 Orang
Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina telah melakukan audit oleh international auditor dengan menggunakan International Sustainability Rating Standard (ISRS) yang telah digunakan secara global.
Dari hasil pemetaan yang dilakukan sejak pertengahan 2021 tersebut, Pertamina telah melakukan beberapa rekomendasi dari hasil pemetaan. (RO/S-4)
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
PT Pertamina Patra Niaga menyediakan layanan air minum isi ulang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.
Umar Said menekankan, tidak ada undangan dari Dimas. Umar Said juga membenarkan saat dikonfirmasi para peserta membayar masing-masing untuk main golf tersebut.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Meski mengakui adanya hasil kajian internal dari tim Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI) yang menyarankan aset tersebut menjadi milik Pertamina.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved