Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendampingi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan pemantauan pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Terminal BBM Panjang PT Pertamina di Bandar Lampung, Lampung, Kamis (30/3).
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan ada tiga tantangan yang harus diantisipasi dalam pengelolaan pasokan BBM di periode lebaran, yaitu ketersediaan suplai, kelancaran distribusi, dan keamanan.
"Perlu diperhatikan ketersediaan suplai. Suplai yang ada, khususnya biosolar dan pertalite , harus bisa ditambah," ujar Erika.
Baca juga: BPH Migas Janji Ungkap Masalah Tahunan Distribusi BBM di Lembata
Kemudian, perihal kelancaran distribusi, itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Meskipun suplai tersedia, belum tentu situasi di lapangan aman. Faktor cuaca bisa menjadi salah satu penghambat lancarnya laju pengiriman pasokan.
"Mengingat adanya pulau-pulau yang kemungkinan terdampak cuaca ekstrim atau cuaca buruk, kita perlu antisipasi dengan menyiapkan stok lebih awal," terangnya.
Baca juga: Polda Metro Jaya Berikan Layanan Mudik Gratis Lebaran 2023
Erika juga menyampaikan, pengelolaan hilir migas harus menjaga faktor keamanan dan keselamatan dengan cermat dan tepat, sehingga tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan kunjungan kali ini dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan energi, seperti BBM dan listrik yang andal dan terjangkau dalam momentum Ramadan dan lebaran.
Energi yang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia adalah suatu hal yang sangat krusial sehingga perlu dipastikan keandalannya dalam situasi hari-hari besar. (Ant/Z-11)
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
KETUA Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta semua pihak harus menahan diri dan jangan saling menyalahkan terkait penyebab PT Sritex pailit
ANGGOTA Komisi VII DPR kebijakan pemerintah yang membuka kembali izin ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun dilarang bisa membahayakan kedaulatan negara dan lingkungan.
WACANA pemerintah soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi menuai sorotan. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan.
Pertamina memertimbangkan menurunkan harga jual BBM umum awal Juli 2024 seperti yang dilakukan beberapa operator SPBU swasta. Hal itu dilakukan karena acuan harga BBM di MOPS sejak Mei
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan tepis isu penangkapan keduanya oleh polisi Arab Saudi
Saat ini, Bali masih sangat bergantung pada pasokan listrik dari Jawa Timur melalui kabel bawah laut yang rentan terganggu.
Untuk BBM, tersedia cadangan dengan ketahanan 8-13 hari, sedangkan LPG memiliki ketahanan hingga 5 hari.
PT Pertamina kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh Indonesia mulai hari ini, Sabtu, 31 Mei 2025
SHELL Indonesia resmi mengalihkan kepemilikan seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Indonesia ke perusahaan gabungan (joint venture) baru antara Citadel dan Sefas.
TNI AL memiliki utang atau menunggak pembayaran BBM pada PT. Pertamina sebesar Rp3,2 triliun. Anggota Komisi I bertanya pada Menhan soal efisiensi penggunaan BBM.
Setiap harinya, terdapat sebanyak 16 perjalanan kereta api BBM beroperasi yang menghubungkan depo-depo BBM di Pulau Jawa dan Sumatra.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved