Komisi VI: Lengkapi Infrastruktur Kendaraan Listrik

INFRASTRUKTUR kendaraan listrik di Indonesia masih terbatas. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menekankan agar para pemangku kepentingan bisa membangun infrastruktur pendukung bagi kendaraan listrik, salah satunya yaitu charging baterai kendaraan listrik. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI.

"Infrastruktur motor listrik dan mobil listrik ini harus dilengkapi charging baterai harus sudah dimasifkan, masyarakat harus sudah diedukasi bahwa penggunaan kendaraan listrik ini selain bersih, juga efisien, hemat pengeluaran pribadi," papar Sarmuji di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/3/2023). 

Ketua Panja Transisi Energi ke Listrik tersebut juga turut memimpin Anggota Panja untuk meninjau langsung perakitan motor listrik di PT WIKA Industri Manufaktur (WIMA). Diketahui, PT WIKA mempunyai bisnis inti sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri otomotif dan perakitan otomotif yang didirikan pada tahun 2018.

Baca Juga: ESDM: 21 Bengkel Konversi Motor Listrik Siap Salurkan Insentif

Berdirinya perusahaan dinilai sebagai bentuk respon terhadap peluang di bidang transportasi, energi, dan teknologi berbasis listrik yang semakin terbuka dan berkembang di Indonesia. Kunjungan Kerja Panja Transisi Energi ke Listrik, Komisi VI DPR RI ini dinilai penting mengingat pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. 

Hal tersebut tidak hanya berdampak pada penurunan emisi gas rumah kaca saja, akan tetapi juga menjadi peluang baru bagi BUMN untuk mampu berinovasi dan melakukan produksi sendiri kendaraan listrik bertenaga baterai. Hal itu ditandai dengan peluncuran motor listrik oleh Pabrik Motor Listrik Gesits dan dimulainya produksi baterai sebagai komponen utama kendaraan listrik oleh PT Industri Baterai Indonesia.

Baca Juga:  RI-AS Sepakati Kerja Sama Energi Bersih, Termasuk soal Kendaraan Listrik hingga PLTN

Elektrifikasi sektor transportasi yang berbasis pada energi terbarukan akan menjadi salah satu pilar penting untuk menekan emisi karbon. Dengan ditekannya emisi karbon, maka pencegahan suhu bumi melebihi 1,5 derajat Celcius bisa semakin terlaksana. Kunjungan Kerja Spesifik pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 – 2023 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI melihat langsung upaya BUMN mendukung pemerintah melaksanakan transisi energi ke listrik, di sektor transportasi. (S-1)