Kementerian ATR-PLN Lanjutkan Kerja Sama Pengamanan Aset Lahan Infrastruktur Kelistrikan

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung fokus Presiden Jokowi dalam mendorong hilirisasi industri dan transisi energi hijau.

Hal ini dilakukan melalui penyiapan infrastruktur kelistrikan dalam menopang proyek yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

Terkait itu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN bersama Kementerian ATR/BPN menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan PT PLN (Persero), di Kantor Pusat PLN, Jakarta.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menuturkan sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan PT PLN (Persero) yang sudah dibangun sejak 2019 telah menghasilkan banyak manfaat untuk negara dan masyarakat. 

Ia berharap melalui MoU lanjutan ini dapat memperkuat kolaborasi khususnya dalam mempercepat sertifikasi aset PT PLN (Persero) dan proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), termasuk pengadaan tanah serta penanganan permasalahan tanah milik PT PLN (Persero) yang terjadi saat ini.

“Sinergi kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan PLN (Persero) terus kami laksanakan, kalau bisa dipercepat. Harapan kami, 2024 sudah selesai penyertifikatan aset PLN menjadi 100%," kata Hadi melalui keterangan resminya, hari ini.

"Oleh sebab itu, nota kesepahaman baru kami perbaharui, ditambah terkait kerja sama KKPR. Jadi ada tata ruang di wilayah di atas tanah. Jadi nantinya antara tiang listrik ke tiang listrik berikutnya di atasnya juga ada nilai tata ruang,” ungkap Hadi.

Selanjutnya, ia mengimbau PT PLN (Persero) untuk menjaga aset miliknya. “Saya juga minta PLN agar asetnya dijaga! Benar-benar dijaga! Saya juga mengimbau kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan di daerah juga membantu menjaga."

"Dengan cara apa? Kita memiliki data lengkap. Misal, jika di pinggir tiang listrik mau ada yang menyertifikatkan, ditolak, karena itu memang punya PLN. Kita harus berani melakukan itu. Atau bisa juga dipagari, dipasang plang, atau sebagainya,” imbau Hadi.

Baca juga: ATR/BPN Telah Bebaskan 70 Ribu Hektar Lahan untuk Infrastruktur

Menurut laporan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan PT PLN berjalan sangat baik.

Ini terbukti dengan peningkatan sertifikasi aset PLN yang sebelumnya hanya tersertifikasi sebanyak 28.282 persil atau 31% dari total aset PLN sebanyak 106.656 persil.

Namun, sejak dilaksanakan kerja sama, total aset yang bersertifikat sampai 2022 meningkat menjadi 82.412 persil atau 77%.

“Selama 70 tahun tidak ada penambahan sertifikasi dari aset PLN. Kami bangga ada perpanjangan MoU ini. Maka tugas PLN melistriki nusantara tanpa menyelesaikan ini (MoU) sudah dipastikan gagal. Untuk itu, kami berterima kasih atas bantuan Kementerian ATR/BPN,” ungkap Darmawan.

Lebih lanjut, ia menyatakan berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN merupakan kolaborasi besar dalam melayani masyarakat, yang dalam hal ini membantu menyelamatkan aset negara menerangi bangsa.

“Ini arahan Bapak Presiden yang kami jalani bersama-sama (sertifikasi aset negara). Dengan semangat dan kekuatan seperti ini, yang sulit dimudahkan, apalagi yang mudah, semakin mudah,” sebutnya.

Pada kegiatan penandatanganan nota kesepahaman ini turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, dan sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta jajaran PT PLN (Persero). (RO/S-2)