Soal Depo Plumpang, Dirut Pertamina Pastikan tidak Mungkin Ditutup atau Dipindah

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan Depo Plumpang, Jakarta Utara, belum memungkinkan untuk dipindahkan.

Hal itu disampaikan Nicke mengenai persoalan relokasi permukiman warga atau depo, pascakebakaran beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pengamat Nilai Direktur Utama Pertamina Layak Dicopot

"Kita tidak mungkin menutup atau memindahkan," kata Nicke saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (16/3).

Baca juga: Pertamina Pindahkan BBM Ritel Depo Plumpang ke Kalibaru

Menurut Nicke, Depo Plumpang menyuplai kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) belasan kota. Selain itu, kebutuhan LPG di lebih dari 20 kabupaten bergantung pada depo tersebut.

Baca juga: Korban Meninggal Kebakaran Plumpang Jadi 23 Orang, 22 Korban Masih Dirawat

"Karena Plumpang ini merupakan kalau dilihat dari coverage-nya itu 15 persen dari stok nasional, yang menyuplai tadi 19 kota kabupaten untuk BBM dan 22 kota Kabupaten untuk LPG. Jadi tidak bisa ditutup begitu saja. Kalau tutup Ini masalahnya menjadi luar biasa," ujar Nicke.

Nicke mengatakan pihaknya juga telah memikirkan untuk membangun terminal tambahan serupa depo. Terminal itu berada di Kecamatan Kalibaru.

"Pertamina seperti yang pernah beberapa kali juga kita bahas di ruangan ini mengenai transisi energi, maka Pertamina sejak 3 tahun lalu itu sudah merencanakan untuk membangun terminal tambahan yang kita sebut multiple purpose terminal di Kalibaru," ucap Nicke.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sepakat memindahkan Terminal BBM Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia. "Kami sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindahkan ke tanah Pelindo," kata Erick di Jakarta, Senin (6/3).

Ia bahkan mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Pelindo. Lahan tersebut akan siap dibangun pada akhir 2024 dan pembangunan memerlukan waktu 2-2,5 tahun. "Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Kami menginginkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat karena ini bagian perlindungan masyarakat," ujarnya.

Erick mengklaim kebijakan relokasi terminal BBM itu mendapat sokongan dari Presiden Joko Widodo. Berbarengan dengan itu, pemerintah juga berencana membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina.

"Tidak hanya di Plumpang, tapi juga ada di Balongan ataupun Semarang. Tapi khusus yang di Plumpang, (buffer zone) kurang lebih jaraknya 50 meter dari pagar," terangnya.(X-7)