Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir bertindak tegas buntut dari kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jumat (3/3).
Erick memecat Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) Dedi Sunardi. "Dengan kejadian kemarin kita perlu mengambil tindakan agar semua yang saat ini memimpin di BUMN itu para direksi harus benar-benar menjalankan tugasnya sebaik mungkin," terang Erick Thohir, Rabu (8/3).
Sebelumnya Erick Thohir telah memberikan sinyal kuat untuk melakukan pemecatan direksi jika terbukti melakukan kelalaian yang merugikan masyarakat. Apalagi kelalaian ini hingga menghilangkan nyawa dari masyarakat Indonesia.
“Kalau saya selalu bilang kan saya sudah pernah copot direksi Pertamina kan, kalau musti saya copot lagi ya, saya copot lagi," ujarnya.
Erick Thohir sebelumnya sudah mengingatkan kepada semua jajaran perusahaan-perusahaan BUMN untuk membangun batas aman antara masyarakat seperti pabrik ataupun kilang. Sayangnya, pesan yang disampaikan Erick tidak mendapat respons hingga akhirnya terjadi kebakaran di depo Pertamina Plumpang.
Untuk itu, ia meminta jajaran petinggi Pertamina untuk segera mengaudit kilang-kilang minyak mana yang berdekatan dengan masyarakat. Ia tidak ingin mendengar alasan dari para petinggi Pertamina sehingga pembangunan buffer zone antara kilang atau pabrik dengan pemukiman masyarakat.
"Sejak awal, saya sudah mengingatkan properti BUMN seperti pabrik dan kilang, harus dalam radius aman dari permukiman warga. Investigasi terus berjalan, tapi evaluasi teknis dan perbaikan yang konkret harus segera dilakukan untuk mencegah musibah," ujar Erick Thohir lewat keterangan yang diteri,a. Rabu (8/3)
"Kita jangan jadi pemimpin yang tidak amanah. Kita tidak punya solusi karena ada yang meninggal. Jangan anggap remeh. Jangan nanti ganti menteri. Ah nanti ganti, nanti nggak inget. Tapi dosa kalian dicatat. Kalau orang meninggal kita berdosa semua loh. Jangan anggap selesai begitu saja," tandasnya.
Adapun Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Santoso mengatakan, Dedi Sunardi menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-142/MBU/05/2021 tanggal 3 Mei 2021. Posisi Dedi sementara diisi oleh Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Erry Widiastono. (Ant/H-3)
Melalui proses lelang, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menunjuk Pertagas untuk mengerjakan pembangunan proyek pipa BBM sepanjang ± 96 kilometer dari Cikampek ke Plumpang.
PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kewajiban ganti rugi Rp23 miliar atas peristiwa Depo Pertamina Plumpang.
Sejumlah warga sudah meminta PT Pertamina Patra Niaga bertanggung jawab atas insiden kebakaran Depo Plumpang
"Jadi pembangunan JIGT ini ada beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu terminal BBM. Kita proyeksikan dari US$350 juta-US$550 juta (Rp5,3 triliun-Rp8,3 triliun)," jelasnya.
Menurutnya, Pertamina memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kepada publik mengenai laporan audit.
PT Jakarta Propertindo, menyalurkan 115 paket bantuan untuk puluhan anak-anak usia sekolah terdampak kebakaran Depo Plumpang berbentuk peralatan sekolah
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menanggapi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpotensi mengalami delisting saham pada 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved