Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meluncurkan Layanan Hotline Pengaduan yang terhubung ke 34 Provinsi di Indonesia.
Didampingi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, Hadi Tjahjanto secara resmi meluncurkan hotline pengaduan tersebut, Selasa (7/3).
“Hotline Pengaduan Pusat telah menerima 24.745 percakapan. Hal ini menunjukan masyarakat membutuhkan kanal pengaduan,” ujar Hadi lewat keterangan yang diterima.
Hadi mengakui sempat ada kendala waktu respons karena membutuhkan kontirmasi dan pendalaman data ke kantor-kantor wilayah. "Kini Insyaallah akan lebih cepat karena kita sudah mengintegrasikan seluruh Kanwil dalam sistem ini," ujar mantan Panglima TNI itu.
Baca juga: Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Gereja HKBP Tanjung Batu yang Berdiri Sejak 1965
Setelah diluncurkan tahun lalu di level pusat, hotline pengaduan 0811-1068-0000 merupakan kanal yang diminati masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan Kementerian ATR/BPN. Maka tahun ini hotline pengaduan diintegrasikan dengan 33 Kanwil, agar tindak lanjut pengaduan menjadi lebih cepat dengan desentralisasi ini.
“Dengan integrasi hotline ini tak ada lagi jarak ruang dan waktu antara masyarakat dengan Kementerian ATR/BPN," ujar Hadi.
Ia menambahkan, persiapan integrasi hotline sampai level Kanwil sudah dipersiapkan dari awal 2023 dengan pembentukan admin hotline untuk setiap Kanwil. Kemudian pada Februari digelar pelatihan admin hotline.
"Ke depan rencananya integrasi hotline akan sampai pada level Kantah, diharapkan semakin rendah level integrasi hotline maka semakin cepat pengaduan masyarakat itu mendapat tindak lanjut," pungkasnya. (H-3).
Haris menyebut kasus mafia ini tidak boleh berhenti pada oknum BPN saja
Hal tersebut tertuang di nota pembelaan Paryoto dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (17/11).
Hendra menegaskan, lahan yang dimiliki Abdul Halim sudah jelas tercantum dalam surat-surat, yakni seluas 7,7 hektare.
Maajelis hakim dalam putusannya menyatakan Paryoto tidak melakukan kesalahan saat menjalankan tugasnya.
Kedua tersangka, yakni AH dan JY yang merupakan mantan Kakanwil ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta.
Para tersangka juga sudah menjalani putusan pidana terkait mafia properti yang diungkap oleh Subdit Harda pada 2019.
Di Jawa Barat sudah ada beberapa daerah yang membebaskan BPHTB kepada masyarakat. Tapi Kabupaten Cianjur yang pertama.
Penyerahan sertikat tanah dilakukan dari pintu ke pintu
Perwakilan warga juga telah mengunjungi Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kota Bogor untuk mempertanyakan kejelasan status tanah di perumahan Sentul City tersebut.
Untuk merealisasi target tersebut, Kementerian ATR menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BON) Provinsi DKI Jakarta guna mempercepat proses pendataan dan pendaftaran.
31 orang pelapor tersebut hanya sebagian kecil dari warga Sentul City, karena diketahui sedikitnya ada 6 ribu warga yang diduga mengalami hal serupa.
Pihaknya segera memproses apabila ada laporan masyarakat terkait adanya pungli pengurusan sertifikat tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved