Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) fokus pada empat hal penting untuk meningkatkan mutu dan digitalisasi UMKM yakni memberbanyak bekal untuk literasi digital, mendorong dan membantu solusi untuk menyiapkan kapasitas produksi, mendorong peningkatan mutu dan kualitas produk, serta membuka akses pasar
"Ini sejalan dengan PP 7/2021, pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UKM agar dapat lebih optimal, komprehensif, dan terkoordinasi dengan baik," ungkap Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius secara daring pada acara Peningkatan Digitalisasi Teknologi Produktivitas dan Mutu Usaha Mikro dengan sehat dan penuh kebaikan, di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis (2/3).
Yulius menambahkan, PP tersebut diharapkan mampu mendorong koperasi dan UMKM agar semakin tangguh, kuat, serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Baca juga : Paper.id dan Accurate Indonesia Kolaborasi Bantu UMKM Masuk Ekosistem Digital
"Dukungan yang terus diberikan kepada UMKM, terutama kepada usaha mikro, tentunya dengan harapan agar setiap tahun semakin banyak usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dan semakin banyak usaha kecil yang berkembang menjadi usaha menengah," kata Yulius.
Khusus bagi pelaku usaha mikro, kata Yulius, pemerintah juga telah melakukan berbagai intervensi kebijakan, baik dari sisi hulu (supply) maupun hilir (demand).
Dari sisi hulu, stimulus diberikan berupa KUR, KUR Klaster, kemudahan perizinan berusaha, pendampingan peningkatan mutu dan kualitas produk, meningkatkan peran PLUT KUMKM, serta pendampingan manajemen usaha melalui digitalisasi.
Baca juga : Danone dan Mitra Kolaborasi Tingkatkan Digitalisasi Pelaku UMKM
"Sementara dari sisi hilir, pemerintah membuka dan memperluas akses pasar produk usaha mikro, baik secara offline maupun online," ucap Yulius.
Lebih dari itu, pemerintah juga terus mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital.
ku"Target pemerintah pada tahun 2024, 30 juta UMKM dapat terhubung ke ekosistem digital," kata Yulius.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo Bagyo Sarastono mengatakan, kegiatan ini merupakan sarana peningkatan kapasitas SDM pelaku UKM terkait literasi digital, peningkatan manajemen usaha melalui keuangan digital, serta kualitas kemasan produk.
"Saya berharap kegiatan ini dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh demi kemajuan usaha mikro di Wonosobo," tandas Bagyo. (Des/OL-09)
IKATAN Alumni SMAN 37 Jakarta (IKA SMAN 37) membentuk divisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam struktur organisasinya.
Ketua Koperasi TC Invest Iqbal Alan Abdullah memaparkan UMKM saat ini masih mengalami kesulitan akses pendanaan terjangkau karena persoalan administrasi, jaminan, dan manajerial.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Rp32,1 triliun telah dicairkan untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026, dorong PDB dan UMKM.
APUDSI adakan gala dinner pra-Rakernas 2026 untuk perkuat solidaritas anggota dan dorong ketahanan desa melalui ekonomi, pangan, dan UMKM terpadu.
Pelaku usaha kini bisa daftar QRIS, terima pembayaran semua bank dan e-wallet, serta pencairan dana tiap jam.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Sektor layanan kesehatan di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, tengah mengalami perubahan struktural yang signifikan.
Kemendikdasmen bergerak cepat dan terukur setelah capaian tahun 2024, khususnya melalui penguatan pada domain manajemen SPBE.
DIGITALISASI sistem pengamanan dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan operasi hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha (merchant) agar tidak menolak pembayaran menggunakan uang tunai (Rupiah).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved