IPO PGE Justru Membangun Kepercayaan Publik 

PENAWARAN perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, dinilai bisa membangun kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Sebab, selain menjadikan perusahaan lebih mandiri. IPO PGE juga membuka kesempatan masyarakat untuk turut mengawasi perusahaan," jelas analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.

“Dengan begitu, IPO PGE ini bisa membangun kepercayaan publik kepada Pemerintah. Tata kelola perusahaan meningkat dan lebih transparan sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi. Selain itu, IPO juga mengurangi ketergantungan kepada Penyertaan Modal Negara (PMN),” kata Trubus kepada media, Kamis (23/2). 
 
Bahkan Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) ini menambahkan, ke depan, pola pendanaan melalui IPO juga bisa dilakukan BUMN-BUMN lain, yang saat ini masih menjadi perusahaan tertutup.

Baca juga : Pakar UGM: IPO PGE Bukan Privatisasi, Masyarakat Jangan Khawatir

“Saya termasuk Tim Penyusun RUU BUMN. Kalau saya lihat, arahnya memang ke sana. Dengan IPO, negara tidak terlalu banyak memberikan PMN, sehingga tidak mengganggu APBN. Intinya adalah kemandirian BUMN,” imbuh Trubus. 

Melalui kemandirian tersebut, tentu perusahaan bisa menjadi lebih leluasa dan lebih lincah. Didukung tata kelola yang baik termasuk penerapan prinsip transparansi sebagai mandatori, kata Trubus, kinerja BUMN juga semakin meningkat dan bahkan bisa bersaing di tingkat global. 

“Ini adalah kemandirian tanpa menghilangkan esensi bahwa PGE adalah perusahaan milik negara, karena saham yang dilepas juga sangat kecil, 25%," jelasnya.

Baca juga : Legislator: Aneh, Ada Pihak Khawatir PGE Jadi Lebih Transparan

"Sama sekali bukan privatisasi, karena Pertamina masih memegang kendali kebijakan perusahaan. Jadi, ruhnya, perusahaan ini tetap milik negara dengan kepercayaan publik termasuk sense of belonging yang semakin meningkat,” lanjut Trubus. 

Melalui IPO, perusahaan seperti PGE juga akan menjadi lebih profesional. Transparansi dan pengawasan publik, kata Trubus, bisa menekan potensi penyimpangan dan bahkan politisasi pada perusahaan.  

Sebagai aksi korporasi, lanjut Trubus, IPO semacam ini, juga sudah banyak dilakukan BUMN. Jadi bukan hal baru. Bahkan di masa mendatang, secara bertahap BUMN lain juga diarahkan menjadi perusahaan terbuka. 

 “Kita lihat saja, banyak BUMN yang berhasil IPO. Kinerja meningkat, namun mereka tetap BUMN yang dimiliki negara. Tak kalah penting, BUMN masih memainkan peran sebagai penghubung antara negara dan society bernama masyarakat,” pungkasnya. (RO/OL-09)