Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTAKomisi VI DPR Nusron Wahid merasa aneh terhadap beberapa pihak yang menolak initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Padahal, dengan menjadi perusahaan terbuka, PGE akan memiliki tata kelola lebih baik. Termasuk di antaranya, PGE akan menjadi lebih transparan sehingga publik bisa mengawasi.
“Kalau tata kelola lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, tentu kinerja akan meningkat dan lebih efisien. Tetapi nyatanya ada beberapa pihak yang justru ketakutan jika PGE lebih transparan dan lebih efisien. Aneh kan? Punya kepentingan apa mereka?” tegas Nusron kepada media pada Kamis (16/2)..
Bagi Nusron memang aneh. Sebab, dengan menjadi perusahaan terbuka, sebenarnya bisa mencegah penyalahgunaan. Karena dengan laporan keuangan yang terbuka tersebut, publik bisa membaca dan menganalisis. Dengan demikian, jika terdapat indikasi kecurangan atau penyelewengan, tentu dengan mudah ditemukan.
“Nah, sekarang ada segelintir orang yang tidak ingin IPO PGE dan tidak ingin adanya keterbukaan. Orang-orang seperti ini kan patut dicurigai,” kata dia.
Tidak hanya itu. Isu privatisasi yang diembuskan, juga sangat tidak masuk akal. Apalagi, membandingkan dengan Indosat.
Baca juga: Legislator: Diduga, Ada yang Kehendaki PGE Tidak Transparan
“Perbandingan itu kan tidak relevan, gak aple to aple. Indosat berganti kepemilikan karena jumlah saham yang dilepas lebih dari 50 persen. Sedangkan PGE, sangat sedikit, hanya 25%. Apanya yang ganti kepemilikan? Janganlah membodohi publik,” jelas Nusron.
Dalam konteks inilah Nusron meminta masyarakat tetap tenang. Tidak terpengaruh isu menyesatkan tersebut. Terlebih, jelasnya, Komisi VI DPR akan terus mengawasi IPO PGE. Termasuk di antaranya, mengenai jumlah saham yang dilepas kepada publik.
“Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Berdasarkan pengawasan kami di Komisi VI, tidak ada proses pergantian kepemilikan kepada pihak swasta atau asing,” tegasnya.
Sebaliknya, melalui IPO maka kinerja PGE akan lebih meningkat. Jangan lupa, jelas dia, PGE membutuhkan dana tidak sedikit untuk ekspansi dan investasi. Karena seperti diketahui, investasi panas bumi membutuhkan dana yang sangat besar.
“IPO ini mekanisme yang lazim. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Dan banyak perusahaan semakin berkembang setelah menjadi perusahaan terbuka. Penyebab itu tadi, karena mereka harus lebih transparan,” pungkasnya. (RO/OL-09)
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Update harga BBM Maret 2026 di SPBU BP dan Pertamina. BP 92, Pertamax, hingga Dexlite mengalami kenaikan. Simak daftar harga lengkapnya di sini.
Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, termasuk Yoki Firnandi, Agus Purwono, dan Sani Dinar Saifuddin.
Memaknai perjalanan 19 tahun, PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina menggelar serangkaian kegiatan sosial.
Tim kuasa hukum Muhammad Kerry Adrianto Riza membantah seluruh tuduhan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak dan terminal BBM PT OTM.
Dua program tanggung jawab sosial PT Pertamina EP di Jawa Barat meraih predikat Bronze dalam ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2026.
Masyarakat yang berpartisipasi akan mendapatkan imbalan sebesar Rp5.500 untuk setiap satu liter minyak jelantah yang disetorkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved