Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
ANGGOTAKomisi VI DPR Nusron Wahid merasa aneh terhadap beberapa pihak yang menolak initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Padahal, dengan menjadi perusahaan terbuka, PGE akan memiliki tata kelola lebih baik. Termasuk di antaranya, PGE akan menjadi lebih transparan sehingga publik bisa mengawasi.
“Kalau tata kelola lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, tentu kinerja akan meningkat dan lebih efisien. Tetapi nyatanya ada beberapa pihak yang justru ketakutan jika PGE lebih transparan dan lebih efisien. Aneh kan? Punya kepentingan apa mereka?” tegas Nusron kepada media pada Kamis (16/2)..
Bagi Nusron memang aneh. Sebab, dengan menjadi perusahaan terbuka, sebenarnya bisa mencegah penyalahgunaan. Karena dengan laporan keuangan yang terbuka tersebut, publik bisa membaca dan menganalisis. Dengan demikian, jika terdapat indikasi kecurangan atau penyelewengan, tentu dengan mudah ditemukan.
“Nah, sekarang ada segelintir orang yang tidak ingin IPO PGE dan tidak ingin adanya keterbukaan. Orang-orang seperti ini kan patut dicurigai,” kata dia.
Tidak hanya itu. Isu privatisasi yang diembuskan, juga sangat tidak masuk akal. Apalagi, membandingkan dengan Indosat.
Baca juga: Legislator: Diduga, Ada yang Kehendaki PGE Tidak Transparan
“Perbandingan itu kan tidak relevan, gak aple to aple. Indosat berganti kepemilikan karena jumlah saham yang dilepas lebih dari 50 persen. Sedangkan PGE, sangat sedikit, hanya 25%. Apanya yang ganti kepemilikan? Janganlah membodohi publik,” jelas Nusron.
Dalam konteks inilah Nusron meminta masyarakat tetap tenang. Tidak terpengaruh isu menyesatkan tersebut. Terlebih, jelasnya, Komisi VI DPR akan terus mengawasi IPO PGE. Termasuk di antaranya, mengenai jumlah saham yang dilepas kepada publik.
“Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Berdasarkan pengawasan kami di Komisi VI, tidak ada proses pergantian kepemilikan kepada pihak swasta atau asing,” tegasnya.
Sebaliknya, melalui IPO maka kinerja PGE akan lebih meningkat. Jangan lupa, jelas dia, PGE membutuhkan dana tidak sedikit untuk ekspansi dan investasi. Karena seperti diketahui, investasi panas bumi membutuhkan dana yang sangat besar.
“IPO ini mekanisme yang lazim. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Dan banyak perusahaan semakin berkembang setelah menjadi perusahaan terbuka. Penyebab itu tadi, karena mereka harus lebih transparan,” pungkasnya. (RO/OL-09)
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
PERTAMINA menyiapkan 78 mobil tangki alih suplai pengangkut BBM yang dikerahkan ke wilayah Banyuwangi dan sekitarnya, pasca penutupan jalan nasional di Jalur Gumitir, Banyuwangi.
Komoditas pangan olahan sagu milik Sasagu siap menembus pasar internasional. Beberapa produk seperti kue dan kukis telah dilirik pembeli potensial dari Australia, Jerman dan Jepang.
Fuel Terminal (FT) Cikampek melakukan Sosialisasi dan Pengembangan Bank Sampah di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang.
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan inovasi digital terbaru dalam pengelolaan perizinan melalui penerapan berbasis teknologi geospasial ArcGIS.
Menghadapi dinamika global, Pertamina komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan keberlanjutan jangka panjang.
Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved