Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTAKomisi VI DPR Nusron Wahid merasa aneh terhadap beberapa pihak yang menolak initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Padahal, dengan menjadi perusahaan terbuka, PGE akan memiliki tata kelola lebih baik. Termasuk di antaranya, PGE akan menjadi lebih transparan sehingga publik bisa mengawasi.
“Kalau tata kelola lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, tentu kinerja akan meningkat dan lebih efisien. Tetapi nyatanya ada beberapa pihak yang justru ketakutan jika PGE lebih transparan dan lebih efisien. Aneh kan? Punya kepentingan apa mereka?” tegas Nusron kepada media pada Kamis (16/2)..
Bagi Nusron memang aneh. Sebab, dengan menjadi perusahaan terbuka, sebenarnya bisa mencegah penyalahgunaan. Karena dengan laporan keuangan yang terbuka tersebut, publik bisa membaca dan menganalisis. Dengan demikian, jika terdapat indikasi kecurangan atau penyelewengan, tentu dengan mudah ditemukan.
“Nah, sekarang ada segelintir orang yang tidak ingin IPO PGE dan tidak ingin adanya keterbukaan. Orang-orang seperti ini kan patut dicurigai,” kata dia.
Tidak hanya itu. Isu privatisasi yang diembuskan, juga sangat tidak masuk akal. Apalagi, membandingkan dengan Indosat.
Baca juga: Legislator: Diduga, Ada yang Kehendaki PGE Tidak Transparan
“Perbandingan itu kan tidak relevan, gak aple to aple. Indosat berganti kepemilikan karena jumlah saham yang dilepas lebih dari 50 persen. Sedangkan PGE, sangat sedikit, hanya 25%. Apanya yang ganti kepemilikan? Janganlah membodohi publik,” jelas Nusron.
Dalam konteks inilah Nusron meminta masyarakat tetap tenang. Tidak terpengaruh isu menyesatkan tersebut. Terlebih, jelasnya, Komisi VI DPR akan terus mengawasi IPO PGE. Termasuk di antaranya, mengenai jumlah saham yang dilepas kepada publik.
“Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Berdasarkan pengawasan kami di Komisi VI, tidak ada proses pergantian kepemilikan kepada pihak swasta atau asing,” tegasnya.
Sebaliknya, melalui IPO maka kinerja PGE akan lebih meningkat. Jangan lupa, jelas dia, PGE membutuhkan dana tidak sedikit untuk ekspansi dan investasi. Karena seperti diketahui, investasi panas bumi membutuhkan dana yang sangat besar.
“IPO ini mekanisme yang lazim. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Dan banyak perusahaan semakin berkembang setelah menjadi perusahaan terbuka. Penyebab itu tadi, karena mereka harus lebih transparan,” pungkasnya. (RO/OL-09)
Proyek Bioethanol Glenmore diharapkan dapat membawa manfaat menyeluruh berupa diversifikasi bisnis.
Sepanjang 2025, BSI juga secara konsisten terus memberikan kontribusi untuk masyarakat melalui penyaluran zakat melalui program beasiswa pendidikan siswa berprestasi
NAIK kelas menjadi badan usaha milik negara (BUMN), kinerja BSI pada 2025 progresif jauh di atas industri perbankan sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
Perkara ini diketahui menjerat sembilan terdakwa. Salah satunya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza yang masih berusia sekitar 40 tahun.
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Moody’s Ratings menurunkan outlook 7 emiten Indonesia menjadi negatif, termasuk TLKM, ICBP, dan UNTR. Simak daftar lengkap emiten yang terdampak di sini.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Sementara kapal-kapal milik Pertamina sebagian besar telah berusia tua dan dinilai tidak efisien karena berisiko tinggi mengalami kerusakan dan kecelakaan.
Komaidi menambahkan dengan proses lebih sederhana, maka segala urusan berkaitan pengadaan atau distribusi BBM dan elpiji bisa dipenuhi lebih cepat.
Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan memberikan dampak ganda, baik dari sisi pengurangan impor bahan bakar maupun penurunan emisi gas rumah kaca.
Amien megaskan pendekatan tersebut berisiko menimbulkan ketakutan dan kehati-hatian berlebihan di kalangan pengambil keputusan serta menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved