Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PRESIDEN Joko Widodo meminta jajaran menterinya dan seluruh kepala daerah di Indonesia serius menangani persoalan pangan, terutama beras.
Ia tidak ingin persoalan kenaikan harga beras disepelekan karena itu akan sangat berbahaya bagi tingkat inflasi nasional.
"Ini menyangkut inflasi. Bulan lalu, hampir 50% inflasi dipengaruhi kenaikan harga beras. Hati-hati mengenai ini. Jangan dianggap remeh karena kejadian di negara lain sudah sangat parah," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Kalimantan Timur, Kamis (23/2).
Kepala Negara memerintahkan semua pemangku kepentingan memiliki sikap dan keseriusan yang sama dalam hal menjaga pasokan dan harga komoditas pangan utama itu
Jangan sampai karena lalai dalam pengawasan, produksi menjadi menurun, barang menjadi langka dan harga menjadi tinggi di pasar.
"Jangan nanti sudah kejadian barangnya tidak ada karena produksi tidak dikontrol, baru semua teriak-teriak," ujar mantan wali kota Surakarta itu.
Jika Indonesia sampai kekurangan pasokan beras, ia menjamin situasi akan menjadi sangat kacau. Pasalnya, upaya untuk pengadaan stok dari luar negeri pun sekarang sangat sulit. Negara-negara produsen yang biasa menjadi langganan penyuplai, akhir-akhir ini enggan melepas stok karena ancaman krisis pangan ada di depan mata.
"Tidak mudah sekarang itu yang namanya impor beras dari negara lain karena mereka ingin memegang semua stok. Kita kemarin mau impor 500 ribu ton saja, cari ke negara yang biasa stok menumpuk, tidak mau mengeluarkan. Mereka mau jaga-jaga karena tahu tahun ini akan ada el nino. Ini yang kita semua harus mengerti dan berjaga-jaga," jelas Jokowi.
Sejauh ini, ia menyadari krisis pangan belum dirasakan masyarakat Indonesia. Namun, di luar negeri, pergolakan sudah terjadi. Negara-negara dengan budaya konsumsi gandum tinggi sudah kelimpungan karena stok di dunia menipis. Kekurangan pangan dan kelaparan bahkan sudah terjadi di Afrika.
"Kita mungkin di sini belum merasakan urusan pangan sebagai problem. Tapi negara lain sudah merasakan masalah itu. Kekurangan pangan, kelaparan, itu sudah terjadi terutama di Afrika. Di tempat kita kelihatannya masih normal saja tapi tolong ini dipantau dan dijaga betul. Produksi beras kita berapa, sih? Pastikan betul itu cukup di daerah masing-masing," jelas Presiden.
Baca juga: Operasi Pasar Bulog Belum Mampu Turunkan Harga Beras di Pidie
Kepala Negara juga menginstruksikan ada komunikasi yang intens antargubernur. Jika ada satu provinsi mengalami kekurangan stok, langsung suarakan dan minta pasokan dari provinsi yang masih surplus.
"Kolaborasi. Telepon antargubernur. Yang suplainya banyak, misalnya dari Jawa Timur, lihat ada kelebihan berapa. Kirim ke daerah yang kekurangan," sambungnya.
"Jangan sampai yang terjadi pasokan tidak ada. Jaga pasokan. Jaga harga. Saya sekarang tiap kunjungan ke daerah juga cek ke pasar, meskipun hanya satu dua. Saya ingin mengontrol dan memastikan barangnya ada. Kalau barangnya ada, harganya bener apa tidak karena ini menyangkut inflasi," pungkasnya.(OL-5)
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
KENAIKAN harga beras memicu lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 14 provinsi pada minggu kedua Juni 2025. Padang Panjang turut mengalami fluktuasi harga.
Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada April 2025, antara lain tarif listrik, emas perhiasan, kelapa, bawang merah, tarif angkutan antar kota dan beras.
hal ini menjadi salah satu faktor momen perbaikan ekonomi setelah Idulfitri adalah harga pangan yang cenderung terkendali.
Kondisi tersebut, dikarenakan sebagian kecil lahan pertanian di wilayah pesisir yang bisa ditanami.
TIDAK butuh waktu lama, draf revisi Undang-Undang Pilkada segera diparipurnakan
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
Kondisi kesehatan kulit Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dipastikan masih dalam batas aman dan telah ditangani secara medis oleh tim dokter kepresidenan.
Dokter spesialis kulit, I Gusti Nyoman Darmaputra, menyebut kondisi kulit yang dialami Presiden Joko Widodo bukan tergolong berat dan diperkirakan akan segera pulih.
Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo disebut turut masuk dalam daftar undangan HUT ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Jakarta 1 Juli 205
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved