Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta jajaran menterinya dan seluruh kepala daerah di Indonesia serius menangani persoalan pangan, terutama beras.
Ia tidak ingin persoalan kenaikan harga beras disepelekan karena itu akan sangat berbahaya bagi tingkat inflasi nasional.
"Ini menyangkut inflasi. Bulan lalu, hampir 50% inflasi dipengaruhi kenaikan harga beras. Hati-hati mengenai ini. Jangan dianggap remeh karena kejadian di negara lain sudah sangat parah," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Kalimantan Timur, Kamis (23/2).
Kepala Negara memerintahkan semua pemangku kepentingan memiliki sikap dan keseriusan yang sama dalam hal menjaga pasokan dan harga komoditas pangan utama itu
Jangan sampai karena lalai dalam pengawasan, produksi menjadi menurun, barang menjadi langka dan harga menjadi tinggi di pasar.
"Jangan nanti sudah kejadian barangnya tidak ada karena produksi tidak dikontrol, baru semua teriak-teriak," ujar mantan wali kota Surakarta itu.
Jika Indonesia sampai kekurangan pasokan beras, ia menjamin situasi akan menjadi sangat kacau. Pasalnya, upaya untuk pengadaan stok dari luar negeri pun sekarang sangat sulit. Negara-negara produsen yang biasa menjadi langganan penyuplai, akhir-akhir ini enggan melepas stok karena ancaman krisis pangan ada di depan mata.
"Tidak mudah sekarang itu yang namanya impor beras dari negara lain karena mereka ingin memegang semua stok. Kita kemarin mau impor 500 ribu ton saja, cari ke negara yang biasa stok menumpuk, tidak mau mengeluarkan. Mereka mau jaga-jaga karena tahu tahun ini akan ada el nino. Ini yang kita semua harus mengerti dan berjaga-jaga," jelas Jokowi.
Sejauh ini, ia menyadari krisis pangan belum dirasakan masyarakat Indonesia. Namun, di luar negeri, pergolakan sudah terjadi. Negara-negara dengan budaya konsumsi gandum tinggi sudah kelimpungan karena stok di dunia menipis. Kekurangan pangan dan kelaparan bahkan sudah terjadi di Afrika.
"Kita mungkin di sini belum merasakan urusan pangan sebagai problem. Tapi negara lain sudah merasakan masalah itu. Kekurangan pangan, kelaparan, itu sudah terjadi terutama di Afrika. Di tempat kita kelihatannya masih normal saja tapi tolong ini dipantau dan dijaga betul. Produksi beras kita berapa, sih? Pastikan betul itu cukup di daerah masing-masing," jelas Presiden.
Baca juga: Operasi Pasar Bulog Belum Mampu Turunkan Harga Beras di Pidie
Kepala Negara juga menginstruksikan ada komunikasi yang intens antargubernur. Jika ada satu provinsi mengalami kekurangan stok, langsung suarakan dan minta pasokan dari provinsi yang masih surplus.
"Kolaborasi. Telepon antargubernur. Yang suplainya banyak, misalnya dari Jawa Timur, lihat ada kelebihan berapa. Kirim ke daerah yang kekurangan," sambungnya.
"Jangan sampai yang terjadi pasokan tidak ada. Jaga pasokan. Jaga harga. Saya sekarang tiap kunjungan ke daerah juga cek ke pasar, meskipun hanya satu dua. Saya ingin mengontrol dan memastikan barangnya ada. Kalau barangnya ada, harganya bener apa tidak karena ini menyangkut inflasi," pungkasnya.(OL-5)
Bulog memiliki cadangan beras sekitar 25 ribu ton yang terus bergerak seiring dengan proses distribusi dan penyerapan gabah dari petani.
Beras premium kelas I yang sebelumnya Rp14.400 per kg menjadi Rp15.200 per kg dan beras premium kelas II naik dari Rp 14 ribu kg menjadi Rp14.800 per kg
Daging sapi dijual Rp 140 perkg, daging ayam Rp 39 ribu perkg, telur telur ayam Rp 29 ribu hingga Rp 31.500 per kg.
HARGA beras di Sukabumi, Jawa Barat, terpantau naik pada 5 Maret 2026. Harga beras premium menjadi rata-rata Rp15.000 per kg.
DALAM lima tahun terakhir, harga beras di tingkat konsumen terus naik.
Di Pasar Sumber, Kabupaten Cirebon, untuk beras kualitas bawah I tercatat Rp14 ribu per kilogram dan bawah II Rp13.500 per kilogram.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved