Cegah Pencucian Uang di Koperasi, Kemenkop UKM-PPATK Lakukan Joint Audit

KEMENTERIAN Koperasi dan UKM menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan joint audit. Tujuannya, mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang yang dilakukan pihak koperasi.

“Kami menerima laporan dari PPATK, bahwa terdapat koperasi yang terindikasi melakukan praktik pencucian uang. Oleh karena itu, kami akan melakukan joint audit dengan PPATK,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Rabu (15/2).

Pernyataan Teten diungkapkan setelah bertemu dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Pihaknya juga akan melakukan tindakan preventif, untuk mencegah aksi pencucian uang oleh koperasi di masa mendatang.

Baca juga: PPATK Temui Transaksi Mencurigakan di Belasan Koperasi Simpan Pinjam, Ada yang Dipakai untuk Operasi Plastik

“Kami akan tingkatkan pengawasan dan pelatihan bagi pengawas koperasi, termasuk juga petugas di daerah. Kami khawatir ada praktik koperasi yang gagal bayar, karena salah pengelolaan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Revisi regulasi tersebut dibutuhkan, agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kejahatan keuangan di ranah koperasi.

Baca juga: Teten: Pengembalian Dana Anggota KSP Bermasalah Terkendala Perubahan Aset

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya akan memperkuat sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melindungi anggota koperasi. “Koperasi harus tumbuh kuat hebat dan mendorong ekonomi kerakyatan," tuturnya.

"Namun di sisi lain, koperasi juga harus akuntabel, mematuhi aturan dan turut mencegah tindak pidana pencucian uang,” sambung Ivan.

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menambahkan, bahwa pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait koperasi yang melakukan indikasi pencucian uang yang sedang menjadi sorotan publik.(OL-11)