Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan salah satu kesulitan dalam penanganan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah adalah pengembalian dana gagal bayar milik anggota.
Hal itu tidak bisa dilakukan, karena dana tersebut sudah berubah menjadi aset, yang bahkan bukan milik koperasi. "Asetnya ini bukan milik koperasi, banyak yang digelapkan," jelas Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (14/1).
"Banyak yang tidak dibukukan di koperasi, tapi di perusahaan afiliasi milik pengurus dan lainnya yang nilainya juga sudah tidak sesuai. Jadi ini yang menjadi kesulitan," imbuhnya.
Baca juga: Luhut Akui Indonesia Sulit Menjadi Raja Baterai Kendaraan Listrik
Saat ini, penyelesaian terhadap kasus KSP bermasalah dilakukan dengan cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau homologasi hingga 2024-2026. Adapun tahapan pembayaran terhadap anggota koperasi berdasarkan homologasi dilakukan dengan cara asset based resolution.
Artinya, menggunakan hasil kerja sama aset dan penjualan aset sebagai sumber pengembalian dana anggota. Sayangnya, realisasi dari proses PKPU ini juga dikatakan masih belum optimal. "Dalam praktiknya ini masih rendah realisasinya," pungkas Teten.
"Saya sebut misalnya KSP SB (Sejahtera Bersama) yang anggotanya 185 ribu, baru sekitar 3% realisasinya, walaupun (batas pembayaran) sampai 2025. Indosurya yang dibebaskan oleh PN Jakarta Barat, realisasinya baru 15,56%," sambung dia.
Baca juga: Kemenkop UKM Siapkan Revisi UU Perkoperasian Agar Koperasi Dapat Masuk Ke Semua Sektor Ekonomi
Menurutnya, tahapan PKPU juga memiliki kelemahan dari sisi regulasi. Hal ini terlihat dari Undang-Undang tentang PKPU yang tidak mengatur pengenaan sanksi, dalam hal kewajiban pembayaran tidak dilaksanakan sesuai perjanjian pembayaran.
"Bahkan, PKPU dan kepailitan ini bisa dipakai untuk merampok dana anggota koperasi, sehingga akhirnya keluar surat edaran Mahkamah Agung tidak lagi dibolehkan PKPU dan kepailitan yang diajukan oleh anggota. Itu hanya boleh melalui Kemenkop UKM," tuturnya.
Lalu, permasalahan KSP gagal bayar juga ada yang berasal dari KSP yang menjalankan praktik shadow banking. Itu merupakan kegiatan keuangan yang terjadi di antara lembaga keuangan non-bank di luar ruang lingkup regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).(OL-11)
Perluasan kerja sama dengan PT Pos Indonesia menjadi strategi bagi Kemenkop UKM untuk mengimbangi maraknya toko-toko atau ritel modern yang berpotensi mematikan usaha UMKM.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus berupaya memberikan program-program unggulan kepada wirausahawan sebagai bentuk dukungan.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkapkan salah satu syarat Indonesia menjadi negara maju adalah rasio wirausaha mencapai 4% dari jumlah angkatan kerja.
Pengembangan kapasitas SDM adalah kunci untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan mandiri.
Kata Teten, kampus diajak bekerja sama sebagai upaya untuk menjadikan civitas akademika ini sebagai pabrik wirausaha guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Penurunan jumlah koperasi karena Kemenkop UKM fokus terhadap pembenahan kualitas koperasi, khususnya koperasi sektor riil.
Layanan yang ditawarkan meliputi pendanaan mikro, pembiayaan kendaraan, asuransi mikro, hingga skema Buy Now, Pay Later untuk kebutuhan operasional.
Monit, platform manajemen pengeluaran bisnis, berhasil meraih pendanaan sebesar US$2,5 juta dalam putaran terbaru yang dipimpin oleh Cento Ventures.
Selama lebih dari 10 tahun, gerakan ini menunjukkan cara aksi kolektif masyarakat untuk membuka akses pendanaan bagi berbagai inisiatif sosial.
JURU Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra mengatakan untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial diperlukan kolaborasi.
BRI catat efisiensi pendanaan lewat strategi CASA, BRImo, dan AgenBRILink, himpun DPK Rp1.421 triliun di Kuartal I 2025. Cost of fund turun jadi 3,5%.
Gedung Putih memerintahkan seluruh lembaga federal batalkan kontrak dengan Universitas Harvard, dengan total sekitar US$100 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved