Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
OTORITA Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian Sekretariat Negara menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kegiatan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara pada 2022. Penyerahan LHP pertama OIKN ini untuk pertama kali dilakukan di Titik Nol, Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Selasa, 7 Februari 2023.
"Ini peristiwa yang sangat bersejarah karena ini LHP pertama OIKN yang penyerahannya dilakukan pertama kali di Nusantara. Ini bisa masuk rekor MURI karena yang pertama abadi," kata Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/2). "Selain itu, pelaksanaan penyerahannya juga pertama kali dilakukan di ruang terbuka, bahkan di titik nol. Ini sejarah baru untuk Nusantara dan Indonesia."
Bambang mengucapkan terima kasih kepada BPK karena melakukan pemeriksaan meski belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). "Ini justru luar biasa, karena saat ini kami memiliki landasan, juga memiliki rekomendasi, memiliki hal-hal yang harus kita lakukan agar OIKN dari awal kami benar-benar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Bambang.
Bambang mengatakan OIKN ingin agar memiliki standar ESG internasional, yakni Environmental, Social and Governance. Manakala ada kasus di governance yang membuat 'cacat', ke depan sulit bagi OIKN untuk mengembangkan diri dan membangun. "Utamanya mengakses semua pendanaan dari dunia. Misalnya, lima tahun lagi kami akan membuat obligasi blue bond atau green bond atau SDG bond. Untuk itu kami perlu mengakses pasar internasional," jelas Bambang.
Menurut Bambang, untuk bisa mewujudkan rencana tersebut dimulai dari ESG yang dilakukan secara benar sesuai dengan standar internasional. "Bila ESG-nya kurang baik, jangan berharap kita mengeluarkan obligasi yang diakui secara internasional," ujarnya. "Kami sangat berterima kasih kepada BPK atas rekomendasi yang diberikan."
Anggota III BPK Prof. Achsanul Qosasi mengatakan pihaknya juga menjadi bagian dari sejarah dalam hal memastikan serta menjamin kepada rakyat Indonesia terkait yang sudah OIKN lakukan dan yang akan dilakukan oleh OIKN untuk membangun ibu kota negara sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 yang memandatkan kepada pemerintah untuk membangun IKN. Menurut Qosasi, dalam membangun IKN, Badan Pemeriksa Keuangan akan mengawal Otorita Ibu Kota Nusantara.
"Kami ingin memastikan agar tidak ada isu-isu atau hal-hal yang dipolitisasi. Kalau itu terjadi, BPK akan tampil berada di paling depan untuk menyampaikan kepada mereka." Karena itu, lanjut Qosasi, "Tim BPK hadir sejak awal untuk memastikan keuangan negara dalam membangun IKN berjalan dengan baik." (OL-14)
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Pemerintah akan melakukan grounbreaking terhadap sejumlah infrasktur di IKN. Mulia dari hotel, perkantoran, hingga restoran.
KAPASITAS sumber daya manusia (SDM) lokal perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
JABATAN Kepala OIKN Nusantara nantinya dipimpin sosok Basuki Hadimuljono. Kendati demikian, pembangunan itu IKN Nusantara diyakini masih akan dihiasi sejumlah masalah.
Pemerintah saat ini melalui Badan Otoritaria mencoba fokus untuk menyelesaikan kendala dalam pembangunan IKN agar tetap sesuai targetnya.
Presiden Joko Widodo secara resmi menunjuk Bambang Susantono sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tidak pernah menyebut eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono tak becus.
Publik harus tahu soal mundurnya Bambang dan Dhony. Sehingga, tidak ada spekulasi yang terlalu jauh.
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatannya
Dengan adanya pergantian dua pemimpin OIKN yang baru, dinilai akan membutuhkan waktu lebih lama lagi dalam menjalankan pembangunan IKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved