Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menekankan pentingnya upaya penguatan industri hilir. Tidak hanya bagi sektor pertambangan, namun juga sektor lainnya seperti perkebunan dan perikanan.
Menurut Jokowi, sapaan akrabnya, hilirisasi dari semua sektor tersebut bisa memberikan manfaat yang sangat besar, yakni dengan nilai sekitar US$715 miliar.
"Proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas dan kelautan bisa sampai US$715 miliar dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali. Ini yang akan terus kita kejar," ujar Jokowi di Jakarta, Senin (6/2).
Baca juga: Kebijakan Royalti 0% Batu Bara untuk Hilirisasi
Kepala Negara pun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung agenda besar tersebut. Caranya, dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang sedang mencari modal untuk penguatan industri hilir.
Diketahui, sebagai pengatur dan pengawas kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan nonbank, OJK bisa menerbitkan regulasi yang memudahkan atau mempercepat proses pendanaan bagi pelaku usaha.
"Saya minta betul-betul konkret, karena masih saya dengar, yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Dukungan itu harus betul-betul diberikan," pungkas Jokowi.
Kendati demikian, Presiden juga mengingtkan agar OJK dan seluruh lembaga keuangan yang hendak memberi modal, untuk melakukan penghitungan secara cermat. "Tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi," sambungnya.
Baca juga: Hingga Saat Ini, Ada 142 Investor Tertarik Berinvestasi di IKN Nusantara
Dirinya menilai upaya ekstra untuk mendorong hilirisasi perlu dilakukan, agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Program itu akan memberikan nilai tambah bahkan ratusan kali lipat, sehingga meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas. Dari yang namanya nikel saja, lompatan kita dari US$1,1 miliar menjadi US$30 miliar, setelah ada hilirisasi," tuturnya.
"Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke migas. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju," imbuh Kepala Negara.(OL-11)
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
Brian menjelaskan bahwa logam tanah jarang merupakan material strategis yang menjadi kunci dalam pengembangan industri kendaraan nasional (mobnas),
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan apresiasi dan menyambut baik arahan Presiden Republik Indonesia kepada para rektor dan pimpinan perguruan tinggi.
Keberhasilan menembus pasar Amerika Serikat menegaskan produk Krakatau Steel Group memenuhi standar kualitas global dan dapat diterima pasar internasional.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
Rantai hilirisasi ini tentunya tidak hanya berhenti di Pertamina, namun juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas pada masyarakat.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved