Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan pentingnya upaya penguatan industri hilir. Tidak hanya bagi sektor pertambangan, namun juga sektor lainnya seperti perkebunan dan perikanan.
Menurut Jokowi, sapaan akrabnya, hilirisasi dari semua sektor tersebut bisa memberikan manfaat yang sangat besar, yakni dengan nilai sekitar US$715 miliar.
"Proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas dan kelautan bisa sampai US$715 miliar dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali. Ini yang akan terus kita kejar," ujar Jokowi di Jakarta, Senin (6/2).
Baca juga: Kebijakan Royalti 0% Batu Bara untuk Hilirisasi
Kepala Negara pun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung agenda besar tersebut. Caranya, dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang sedang mencari modal untuk penguatan industri hilir.
Diketahui, sebagai pengatur dan pengawas kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan nonbank, OJK bisa menerbitkan regulasi yang memudahkan atau mempercepat proses pendanaan bagi pelaku usaha.
"Saya minta betul-betul konkret, karena masih saya dengar, yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Dukungan itu harus betul-betul diberikan," pungkas Jokowi.
Kendati demikian, Presiden juga mengingtkan agar OJK dan seluruh lembaga keuangan yang hendak memberi modal, untuk melakukan penghitungan secara cermat. "Tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi," sambungnya.
Baca juga: Hingga Saat Ini, Ada 142 Investor Tertarik Berinvestasi di IKN Nusantara
Dirinya menilai upaya ekstra untuk mendorong hilirisasi perlu dilakukan, agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Program itu akan memberikan nilai tambah bahkan ratusan kali lipat, sehingga meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas. Dari yang namanya nikel saja, lompatan kita dari US$1,1 miliar menjadi US$30 miliar, setelah ada hilirisasi," tuturnya.
"Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke migas. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju," imbuh Kepala Negara.(OL-11)
Dirketur Utama Antam Achmad Ardianto berkomitmen membawa perseroan untuk tumbuh sebagai global key player dalam industri pertambangan yang berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti potensi kerusakan terumbu karang akibat lalu lintas tongkang pengangkut nikel.
Pramono menekankan jika berbagai aspek ketahanan di Jakarta dapat terus diberdayakan, hal ini bisa menjadi strategi efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meningkatkan kerja sama dengan sejumlah universitas di Tiongkok yang memiliki keunggulan program untuk mendukung industri hilirisasi.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding adanya serangan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait kebijakan hilirisasi yang dijalankan Indonesia.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengapresiasi kolaborasi antara PT Sat Nusapersada dengan Lenovo Indonesia.
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) optimistis masih bisa terus bertumbuh meski terdapat tekanan politik dan ekonomi, baik di lingkup nasional maupun global.
AKADEMISI dan pengamat kebijakan publik Undiknas Denpasar, I Nyoman Subanda, mengungkapkan kebijakan untuk mengurangi sampah plastik patut didahului dengan kajian
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved