ANGGOTA Komisi VI DPR RI Jon Erizal mengusulkan PT Pos Indonesia membuat program central titipan guna mempermudah masyarakat untuk mengambil paket atau dokumen yang kirim.
Menurut Jon, program ini nantinya akan sangat berguna dan mempermudah untuk konsumen mengambilnya sendiri sesuai jadwal yang mereka inginkan. Namun Jon menjelaskan, PT Pos Indonesia harus menjamin keamanan parang tersebut selama dititipkan.
“Terutama saya melihat ada produk yang mungkin bisa ditambahkan oleh PT Pos, yaitu berupa ada central titipan. Jadi central titipan, kalo selama ini pengiriman itu, delivery-nya kan diantar ke rumah, itu bagus sekali sudah.mau di pelosok-pelosok kota, mau di pelosok-pelosok desa, itu sampai ke rumah. Mungkin daerah-daerah tertinggal juga itu sampai. Tapi, ada satu produk yang saya rasakan banyak masyarakat menginginkan, diantaranya itu adalah bagaimana ada tempat penitipan,” kata Jon kepada Parlementaria setelah rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat PT POS Indonesia di Bandung, Jawa Barat.
Politisi Fraksi PAN ini menjelaskan, konsep central titipan ini juga akan sangat berguna terutama dikota-kota yang padat aktivitas masyarakatnya.
“Jadi katakanlah si A mau menyampaikan dokumen yang penting, tapi ke si B secara langsung. Ini selalu terhambat, apalagi di Jakarta dan di kota-kota padat lainnya, terhambat waktu. Si A misal bisanya pagi, Si B bisanya sore. Atau sebaliknya, hari ini, yang sebaliknya, besok. Oleh karena itu, ada tempat si A ini bisa menaruh dokumen penting tersebut di pos, kemudian Si B nanti melalui code tertentu bisa mengambil kapan saja dia bisa. Ini sangat penting kalo menurut saya. Nah, itu satu produk yang menurut saya perlu dikembangkan oleh PT Pos sehingga makin lengkap, makin komprehensif produknya,” jelas Jon.
Baca juga : Muhaimin Iskandar Bahas Potensi Samarkand di Uzbekistan jadi Lokasi Transit Jemaah Umrah
Lebih lanjut, Legislator Dapil Riau I ini juga mendukung agar PT Pos Indonesia menjadi penyalur resmi logistic untuk Pemilu 2024 serta mewacanakan agar pengiriman dokumen resmi negara lainnya kembali melibatkan PT Pos Indonesia.
“Kita apalagi tadi kita juga menyampaikan bahwa dokumen-dokumen penting pemerintahan itu disalurkan melalui PT Pos. Itu lebih terjaga. Dan kemudian delivery yang berkaitan dengan perangkat pemilu juga harus melibatkan PT Pos. Kalo ada keterbatasan oleh PT Pos, baru diajak-ajak juga pihak-pihak swasta. Tapi, main player-nya memang sebaiknya PT Pos,” terangnya.
Diakhir, Jon mengapresiasi seluruh paparan dari Direktur Utama PT Pos Indonesia selama rapat dan berharap transformasi yang dilakukan PT Pos Indonesia beberapa tahun terakhir bisa sukses.
“Luar biasa tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Faisal Rochmad Djoemadi (Dirut PT Pos Indonesia), hampir semua teman-temen mengapresiasi karena begitu komprehensif, begitu ada transformasi yang dilakukan oleh PT Pos beberapa tahun terakhir ini. Kami melihat ya insyaallah itu akan lebih maju lagi ke depan,” tutupnya. (RO/OL-7)
