Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI ATR/BPN Hadi Tjahjanto melakukan pemasangan serentak 1 juta patak batas tanah untuk Indonesia di Cilacap, Jawa Tengah. Dengan mengusung tema "Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok" Menteri Hadi menyerukan masyarakat untuk memasang patok batas di tanah milik masing-masing.
"Pemasangan patok batas tanah yang dilakukan secara mandiri ini penting, dengan demikian setiap warga yang memiliki tanah akan punya kesadaran dalam menjaga batas-batas tanahnya, Selain itu secara langsung juga berdialog dan bersepakat dengan tetangga mengenai batas tanah masing-masing," ujar Hadi lewat keterangan yang diterima, Rabu (3/2)
Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas atau disingkat GEMAPATAS ini dicanangkan sebagai gerakan melawan mafia tanah yang sering mengganggu warga masyarakat. Menurut Hadi, mafia tanah seringkali hadir memanfaatkan kekaburan dan ketidakjelasan batas-batas kepemilikan tanah.
"Tanah yang sudah diwariskan turun temurun kemudian berubah menjadi sengketa karena anak cucu pemilik tanah tidak tahu persis letak dan batas-batas tanah milik orang tua mereka. Dari sinilah Mafia tanah mulai bermain. Jadi penting sekali GEMAPATAS ini agar warga bersama keluarganya, memasang sendiri patok batas-batas tanahnya," tegas mantan Panglima TNI itu.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN Tuntaskan Dokumen Teknis Tata Ruang IKN
GEMAPATAS yang digelar oleh Kementerian ATR/BPN ini dilangsungkan secara serentak seluruh Indonesia. Menurut Hadi, patok-patok batas yang telah dipasang secara mandiri oleh warga masyarakat ini juga akan memudahkan ATR/BPN dalam melakukan verifikasi subyek dan objek tanah. Selain itu ATR/BPN bisa memetakan secara digital bidang-bidang tanah di Indonesia. Sehingga target dari Presiden Joko Widodo untuk memetakan seluruh tanah secara digital bisa terpenuhi pada 2024.
"Kementerian ATR/BPN sangat serius melakukan digitalisasi administrasi pertanahan di Indonesia. Semakin tinggi partisipasi masyarakat termasuk dalam memasang patok batas tanah, maka semakin tinggi juga keberhasilan program PTSL," pungkas Hadi. (OL-8)
"Kami sudah melakukan pemberkasan bahkan sudah bayar, namun sudah 7 tahun ini belum juga selesai,"
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman lima tahun penjara bagi Charlie Chandra dalam sidang lanjutan kasus pemalsuan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (5/8). I
Cek tanah milik siapa dengan mudah! Panduan lengkap cara mengetahui pemilik tanah, dokumen yang diperlukan, dan biaya. Temukan solusinya di sini sekarang juga!
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Koswara Kantah Tangsel yang hadir dalam kegiatan tersebut bertempat di Aula Kantah Tangsel, Serpong.
Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah dokumen hukum tertinggi yang memberikan kepemilikan penuh atas tanah dan bangunan tanpa batas waktu, hanya dapat dimiliki WNI.
Sertifikat tanah adalah dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membuktikan keabsahan kepemilikan properti.
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved