Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
AKTIVITAS impor jagung dan kedelai akan diatur pemerintah, serta disimpan di gudang milik Perum Bulog. Tujuannya, agar harga jagung dan kedelai dapat dikendalikan pemerintah dan tidak dimonopoli oleh pihak swasta.
"Prinsipnya, Bulog penyimpan buffer stock pajale (padi, jagung dan kedelai) secara penuh. Nantinya, juga diatur Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian," jelas Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Kamis (2/2).
"Pajale kan undang-undang kewenangannya ada di Bulog. Kita perbaiki regulasi ini dan enggak akan ada lagi monopoli swasta," imbuhnya.
Baca juga: Presiden: Harga Beras Naik di Semua Provinsi
Dengan stok Pajale di gudang Bulog, importir dikatakannya tidak akan lagi seenaknya melakukan impor terhadap komoditas tersebut. Khususnya, jagung dan kedelai yang selama ini terlalu banyak diimpor dari luar negeri.
Menurut Buwas, sapaan akrabnya, impor jagung dan kedelai hanya mengandalkan satu negara saja. Alhasil, harga untuk impor komoditas tersebut berpotensi dipermainkan.
Baca juga: Buwas Sebut Mafia Beras Sudah Ada Sejak Awal Pandemi
"Itu enggak boleh dan enggak adil. Makanya kasihan mereka (pengrajin tahu, tempe dan peternak yang membutuhkan jagung untuk pakan). Harganya enggak jelas, padahal produksi mereka sehari-hari untuk dimakan masyarakat," pungkasnya.
Pemerintah akan mengetahui persis jumlah kebutuhan jagung dan kedelai di dalam negeri. Dengan begitu, impor hanya akan dilakukan jika terjadi kekurangan stok komoditas tersebut di Tanah Air.
"Semua harus dikendalikan negara. Kita tahu persis kebutuhannya seperti apa. Kalau memang harus impor, disesuaikan dengan produksi kita. Kalau terbatas, kekurangannya dengan impor," tutur Buwas.(OL-11)
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved