Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
AKTIVITAS impor jagung dan kedelai akan diatur pemerintah, serta disimpan di gudang milik Perum Bulog. Tujuannya, agar harga jagung dan kedelai dapat dikendalikan pemerintah dan tidak dimonopoli oleh pihak swasta.
"Prinsipnya, Bulog penyimpan buffer stock pajale (padi, jagung dan kedelai) secara penuh. Nantinya, juga diatur Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian," jelas Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Kamis (2/2).
"Pajale kan undang-undang kewenangannya ada di Bulog. Kita perbaiki regulasi ini dan enggak akan ada lagi monopoli swasta," imbuhnya.
Baca juga: Presiden: Harga Beras Naik di Semua Provinsi
Dengan stok Pajale di gudang Bulog, importir dikatakannya tidak akan lagi seenaknya melakukan impor terhadap komoditas tersebut. Khususnya, jagung dan kedelai yang selama ini terlalu banyak diimpor dari luar negeri.
Menurut Buwas, sapaan akrabnya, impor jagung dan kedelai hanya mengandalkan satu negara saja. Alhasil, harga untuk impor komoditas tersebut berpotensi dipermainkan.
Baca juga: Buwas Sebut Mafia Beras Sudah Ada Sejak Awal Pandemi
"Itu enggak boleh dan enggak adil. Makanya kasihan mereka (pengrajin tahu, tempe dan peternak yang membutuhkan jagung untuk pakan). Harganya enggak jelas, padahal produksi mereka sehari-hari untuk dimakan masyarakat," pungkasnya.
Pemerintah akan mengetahui persis jumlah kebutuhan jagung dan kedelai di dalam negeri. Dengan begitu, impor hanya akan dilakukan jika terjadi kekurangan stok komoditas tersebut di Tanah Air.
"Semua harus dikendalikan negara. Kita tahu persis kebutuhannya seperti apa. Kalau memang harus impor, disesuaikan dengan produksi kita. Kalau terbatas, kekurangannya dengan impor," tutur Buwas.(OL-11)
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved