Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
AKTIVITAS impor jagung dan kedelai akan diatur pemerintah, serta disimpan di gudang milik Perum Bulog. Tujuannya, agar harga jagung dan kedelai dapat dikendalikan pemerintah dan tidak dimonopoli oleh pihak swasta.
"Prinsipnya, Bulog penyimpan buffer stock pajale (padi, jagung dan kedelai) secara penuh. Nantinya, juga diatur Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian," jelas Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Kamis (2/2).
"Pajale kan undang-undang kewenangannya ada di Bulog. Kita perbaiki regulasi ini dan enggak akan ada lagi monopoli swasta," imbuhnya.
Baca juga: Presiden: Harga Beras Naik di Semua Provinsi
Dengan stok Pajale di gudang Bulog, importir dikatakannya tidak akan lagi seenaknya melakukan impor terhadap komoditas tersebut. Khususnya, jagung dan kedelai yang selama ini terlalu banyak diimpor dari luar negeri.
Menurut Buwas, sapaan akrabnya, impor jagung dan kedelai hanya mengandalkan satu negara saja. Alhasil, harga untuk impor komoditas tersebut berpotensi dipermainkan.
Baca juga: Buwas Sebut Mafia Beras Sudah Ada Sejak Awal Pandemi
"Itu enggak boleh dan enggak adil. Makanya kasihan mereka (pengrajin tahu, tempe dan peternak yang membutuhkan jagung untuk pakan). Harganya enggak jelas, padahal produksi mereka sehari-hari untuk dimakan masyarakat," pungkasnya.
Pemerintah akan mengetahui persis jumlah kebutuhan jagung dan kedelai di dalam negeri. Dengan begitu, impor hanya akan dilakukan jika terjadi kekurangan stok komoditas tersebut di Tanah Air.
"Semua harus dikendalikan negara. Kita tahu persis kebutuhannya seperti apa. Kalau memang harus impor, disesuaikan dengan produksi kita. Kalau terbatas, kekurangannya dengan impor," tutur Buwas.(OL-11)
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) optimistis masih bisa terus bertumbuh meski terdapat tekanan politik dan ekonomi, baik di lingkup nasional maupun global.
AKADEMISI dan pengamat kebijakan publik Undiknas Denpasar, I Nyoman Subanda, mengungkapkan kebijakan untuk mengurangi sampah plastik patut didahului dengan kajian
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved