Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
UPAYA hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah perekonomian dan juga membuat efisiensi daya saing Indonesia secara eksternal. Hal itu ditekankan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo.
Menurutnya, permasalahan Indonesia dari aspek pertumbuhan ekonomi selama ini cukup baik, namun belum memiliki dukungan yang kuat dari sisi potensi ekonomi.
"Hilirisasi jadi bagian dari dukungan potensi ekonomi, karena menjadi bagian dari ekspor, inflasi, nilai tukar, dan nilai tambah," papar Dody, Senin (31/1).
Baca juga: Presiden: Indonesia Tidak Menutup Kerja Sama Bauksit dengan Asing
Dengan kehadiran hilirisasi, pertumbuhan berbagai komoditas produk hilirisasi dapat meningkat 100-200% dalam 5 tahun. "Hilirisasi kalau kita buka 2019 sampai 2030, compound growth atau pertumbuhan rata-rata selama 5 tahun itu 100-200% dari hilirisasi," jelasnya.
"Investasinya juga meningkat pesat sekali. Apalagi kalau kita lihat kapasitas smelter yang terus bertambah," sambung Dody.
Namun, Indonesia masih memiliki masalah dari aspek dukungan cadangan hilirisasi produk yang tidak begitu kuat, atau ada penurunan dari tahun ke tahun. Saat ini, masih terdapat produk impor sebagai bagian proses hilirisasi.
Baca juga: ESDM: Insentif Konversi Motor Listrik Juga Dipatok Rp7 Juta
Sementara itu, Indonesia memiliki peluang secara spasial, seperti Sumatra dengan kekuatan CPO dan karet alam, Kalimantan dengan batu bara. BI siap memberikan dukungan agar hilirisasi berjalan dengan baik melalui beragam insentif dari kebijakan moneter.
Adapun dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga akan memberikan dukungan yang sama terhadap upaya peningkatan hilirisasi. "Ini akan jadi game changer bagi perekonomian dalam konteks sustainability resillience," tukas Dody.(OL-11)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Sejak awal tahun hingga 3 Juli 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp52,95 triliun dan Rp34,72 triliun.
Sistem pembayaran digital QRIS Tap ditargetkan mendukung percepatan digitalisasi pembayaran di Sulawesi Selatan
BANK Indonesia memperkirakan Federal Reserve (The Fed) akan melonggarkan kebijakan moneternya secara bertahap dalam dua tahun mendatang.
nilai tukar rupiah ditutup menguat ke level (bid) Rp16.390 per dolar AS Kamis (19/6), meskipun demikian imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara dengan tenor 10 tahun naik
Apindo merespons Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan di level 5,50%, tingginya suku bunga disebut menjadi penghambat lapangan kerja
Dari dana sebesar US$22,9 miliar itu, sebanyak US$7,6 miliar ditempatkan di rekening umum valuta asing (valas).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved