Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo telah memulai pengerjaan program pembangunan untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.
Pembangunan IKN Nusantara dimulai pada Juli 2022 dengan ditandai pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses. Adapun pembangunan tahap pertama meliputi zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit.
Seluruh pengerjaan proyek pembangunan IKN Nusantara tak terlepas dari peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya adalah PT Waskita Karya.
Guna mensosialisasikan pembangunan IKN Nusantara oleh BUMN Waskita Karya, serta BUMN lain, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sondang Tampubolon menjadi narasumber sosialisasi.
Sosialisasi bertema "BUMN Karya Memberikan Kontribusi Terhadap Pembangunan IKN" itu diadakan di Tempat Kopi Pilu, kawasan Cipinang, Jakarta Timur.
Pada pemaparan di hadapan para peserta sosialisasi, Sondang Tampubolon, menjelaskan peran BUMN Waskita Karya dalam pembangunan IKN Nusantara dengan mengacuh pada rekam jejak dan portofolio Waskita Karya yang telah banyak membangun infrastruktur di Indonesia.
"PT Waskita Karya (Persero) Tbk. berhasil meraih beberapa kontrak proyek baru di Ibu Kota Negara (IKN). Antara lain proyek Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara dengan total nilai kontrak mencapai Rp1,35 Triliun." ujar Sondang Tampubolon.
Adapun gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 50.678 m2 dan luas bangunan 33.312 m2 yang terbagi menjadi 3 bangunan yaitu Sekretariat Presiden, Mess Paspampres dan Bangunan Pendukung.
Pembangunan ini membutuhkan waktu pembangunan selama 720 hari kalender dengan target penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun 2024.
Baca juga :
Waskita berhasil meraih proyek Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara ini dikarenakan pengalaman Waskita Karya dalam mengerjakan pembangunan gedung ternama dengan tepat mutu dan tepat waktu.
Adapun pembangunan gedung-gedung pemerintahan atau swasta yang pernah dikerjakan Waskita Karya antara lain seperti, Wisma 46 Jakarta, Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, Renovasi Masjid Istiqlal, Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, Terminal 1, Terminal 2, & Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Sarana dan Gedung Bandara Kertajati Jawa Barat, Terminal dan Sarana Bandara Ahmad Yani Semarang Jawa Tengah, Terminal Baru Bandara Minangkabau Padang Sumatera Barat, dan Renovasi Terminal 1 Juanda Jawa Timur.
Selain itu, Waskita juga berhasil memenangkan 2 tender proyek jalan yaitu Proyek Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang senilai Rp990 miliar dan Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP) Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai Rp182 miliar.
Seperti diketahui, Waskita Karya berdiri pada 1961 melalui proses nasionalisasi perusahaan asing yang awalnya bernama Volker Aannemings Maatschapiij N.V.
Waskita Karya Mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (IPO) pada Desember 2012 dengan menerbitkan saham baru sebesar Rp1,2 Triliun.
Pada Juni 2015, Waskita Karya menyelesaikan aksi korporasi dengan menerbitkan saham baru (Rights Issue) dengan total nilai Rp5.3 Triliun.
Salah satu anak perusahaan Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia melalui IPO pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp5,2 Triliun.
Pada Desember 2021-Januari 2022, Waskita Karya menyelesaikan aksi korporasi dengan menerbitkan saham baru (Rights Issue) total nilai Rp9,44 Triliun. (RO/OL-7)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved