QR Code untuk Mengendalikan BBM Bersubsidi bagi Kalangan Tidak Mampu

PEMERINTAH berupaya mengendalikan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Sebab, berdasarkan data Kementerian Keuangan, saat ini 80 persen Pertalite dinikmati masyarakat mampu. Adapun sebanyak 89 persen solar bersubsidi dinikmati dunia usaha dan masyarakat mampu.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra, Irto Ginting mengatakan, pengguna BBM subsidi harus mendaftarkan kendaraannya di website subsiditepat.mypertamina.id. Pelanggan akan mendapatkan QR Code sebagai bukti bahwa mereka layak mengonsumsi subsidi energi ini.

"Jadi tidak wajib punya aplikasi MyPertamina. Saat ini QR Code Subsidi Tepat ini juga masih sebatas uji coba, bagaimana menguji kesiapan sistem dalam mencocokan data kendaraan dengan volume yang disalurkan," katanya dalam diskusi bertajuk Optimalisasi MyPertamina untuk BBM Subsidi Tepat Sasaran, di Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta, Kamis (12/1).

Dia berharap, QR Code ini akan disesuaikan lagi penerapannya dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tentang Distribusi BBM Bersubsidi. Dengan penyesuaian itu, penyaluran BBM bersubsidi akan dapat terkontrol dan transparan data penyalurannya.

Walaupun penggunaan MyPertamina saat ini masih sebatas uji coba, respons masyarakat cukup positif. Sebab setiap harinya, 28 ribu orang mendaftar uji coba yang dilakukan sejak November 2022.

"Selain pendaftar, transaksi menggunakan QR Code juga berjalan baik di wilayah uji coba. Sejak ada uji coba saat ini total pendaftar di Subsidi Tepat sudah mencapai 3,5 juta," imbuh Irto.

Pertamina juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan MyPertamina saat membeli produknya. Bukan hanya dapat bertransaksi nontunai, mereka juga bisa mendapatkan promo hingga harga khusus untuk produk nonsubsidi.

"Untuk aplikasi MyPertamina keuntungannya adalah kesempatan mendapatkan promo seperti harga khusus untuk pembelian produk nonsubsidi atau loyalty program dengan berbagai hadiah menarik yang biasanya dilakukan setiap tahun, seperti MyPertamina Fair," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding menegaskan, pengendalian penggunaan BBM bersubsidi sangat penting. Sebab, negara telah mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN, sehingga harus tepat guna dan tepat sasaran.

"Berapapun anggaran yang digelontorkan untuk subsidi BBM ke masyarakat pasti akan habis. Jadi harus diatur pada kota-kota tertentu maupun pada penggunaan oleh masyarakat. Nah, ini butuh sistem," katanya. 

Karding mengatakan, MyPertamina adalah salah satu jalan untuk mengendalikan pembelian BBM bersubsidi. Karena itu, warga masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi, baik Pertalite ataupun Solar bersubsidi, harus menggunakan aplikasi yang awalnya diterapkan untuk menjaga loyalitas konsumen Pertamina ini.

"MyPertamina itu perlu, agar semua penggunaan BBM bersubsidi dapat dikontrol dan diminimalisir kemungkinan-kemungkinan subsidi tidak sampai pada yang berhak," pungkasnya. (OL-8)