Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 53 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari total 69 NIK sudah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per tanggal 8 Januari 2023.
"Saat ini sudah terintegrasi sekitar 53 juta wajib pajak. Ini terus kami coba dorong agar para wajib pajak dapat memutakhirkan NIK dan NPWP mereka agar dapat terintegrasi," kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam acara Media Briefing di Jakarta, Selasa (10/1).
Ia mengatakan, pemadanan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi bisa dilakukan melalui portal DJPOnline pada situs pajak.go.id
Adapun latar belakang dari penggunan NIK sebagai NPWP di antaranya adalah Implementasi amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 termasuk Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, kemudian kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan.
Selanjutnya untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dalam mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi termasuk administrasi perpajakan, serta memberikan kesetaraan sekaligus mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
Baca juga: DPR Ingatkan DJP Edukasi Masif Pengintegrasian NIK-NPWP di Masyarakat
Suryo melanjutkan, NIK merupakan bagian dari sisi administratif pada saat mengelola sistem administrasi perpajakan, sehingga dengan terintegrasinya NPWP maka sistem informasi yang lain akan saling menyambung dan mencocokan agar pelayanan tersebut bisa lebih sederhana.
"Kami mencoba untuk terus melakukan konfirmasi dan validasi serta pemadanan antara NIK dengan NPWP bersama Kementerian Dalam Negeri untuk mencocokan data dan informasi terkait dengan identitas wajib pajak orang pribadi dengan data yang ada di kementerian dalam negeri," ujarnya.
Suryo juga berharap agar para wajib pajak dapat memutakhirkan data dan informasi yang terdapat dalam sistem dengan meng-update bukan hanya NIK, melainkan seperti usia, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain.(OL-5)
Bansos merupakan salah satu inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, pandemi, atau kesulitan ekonomi.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan pihaknya telah meminta perbankan untuk memblokir 8.000 rekening terkait judi online
Dave meminta kepada Kemenkominfo dan kepolisian memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku.
Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat, mengkritisi rencana penggunaan NIK sebagai dasar pemberian subsidi KRL Jabodetabek.
Bawaslu DKI sebut pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak melanggar pidana pemilu terkait dengan kasus dugaan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK).
Bawaslu DKI Jakarta menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran KPU DKI Jakarta terkait pencatutan KTP warga sebagai syarat dukungan pasangan calon Dharma-Kun
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved