Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyentil para pelaku usaha baik swasta maupun BUMN yang malas karena menyia-nyiakan aset negara yang telah diberikan.
Ia menyebut ada begitu banyak lahan yang tidak digarap dan dibiarkan tertidur selama bertahun-tahun.
"Kita ini terlalu banyak membiarkan aset negara menjadi aset yang tidur, nganggur, tidak produktif. Sudah diberi izin, kementerian kasih izin ke swasta dan BUMN, dikasih konsesi 20 tahun tapi didiamkan. Tidak diapa-apain," ujar Jokowi saat membuka Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (21/12).
Tidak hanya lahan, aset-aset lain berupa bangunan dan peralatan juga banyak yang didiamkan. Itu semua tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak memberikan hasil apapun.
"Dibangunkan gedung, dibiarkan nganggur. Disewakan tidak, dipakai juga tidak. Dibelikan peralatan, tidak dioperasikan, cuma ditumpuk digudang. Banyak itu. Coba dicek. Di dinas-dinas, di BUMN-BUMN banyak sekali. Dipikir saya tidak tahu? Tahu saya," ucap mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Wamenkeu Minta Aset Negara Senilai Rp11.454 Triliun Dioptimalkan
Kepala Negara pun memastikan tidak akan segan untuk mencabut izin konsesi aset-aset yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan jika masih terus dibiarkan terbengkalai.
"Kemarin sudah dicabut 2.078 konsesi, baik hutan maupun tambang," ungkapnya.
Aset tersebut, lanjut Kepala Negara, kemudian diberikan kepada pihak yang memiliki kapasitas baik dari segi SDM maupun finansial untuk menggarap dengan maksimal.(OL-5)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada Menteri HAM Natalius Pigai.
KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha (merchant) agar tidak menolak pembayaran menggunakan uang tunai (Rupiah).
Sebagai kota industri dan perdagangan internasional, Batam sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kurs, terutama Dolar Singapura (SGD) dan Dolar Amerika Serikat (USD).
Apindo mendukung penggunaan formula yang sebenarnya sudah diatur dalam PP tersebut, bahkan sudah diperkuat oleh putusan MK No 168/2023.
Hilda Kusuma Dewi terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Barat. Hilda mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa pelindungan merek merupakan kunci bagi pelaku usaha Indonesia yang ingin menembus pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved