Presiden: Penyaluran KUR Sebaiknya Melalui Skema Klaster

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema klaster.

Cara tersebut dianggap lebih efektif karena para penerima sudah terkonsentrasi dan pengawasan pun lebih mudah.

"KUR ini memang seharusnya diklasterkan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12).

Ia mengaku sudah cukup senang dengan progres penyaluran KUR berbasis klaster sejauh ini. Namun, itu perlu ditingkatkan lagi ke depan.

Saat ini, salah satu yang menjadi percontohan adalah KUR klaster untuk Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq. Bantuan modal sekitar Rp50 miliar disalurkan kepada institusi tersebut untuk bisnis budi daya hortikultura.

Selain itu, KUR klaster juga sudah digelontorkan kepada kelompok usaha kerajinan di Bali. Kelompok tersebut menyuplai hasil produksi kepada Krisna, pusat oleh-oleh terbesar di provinsi tersebut.

"Kalau sudah ngumpul itu enak, yang minjamkan juga tidak mengurusi satu per satu, tidak mengurusi 10 juta-10 juta. Bank juga pusing. Jadi lebih bagus sekaligus di klaster kemudian di klaster itu dibagi-bagi," jelas mantan wali kota Surakarta itu.

Jika dana sudah tersalur dan bisnis berjalan lancar, Kepala Negara meyakini skala usaha yang dilakukan kelompok penerima KUR akan semakin membesar. Dari yang semula hanya menjual bahan mentah, berkembang menjadi usaha pengolahan dan memasok barang setengah jadi atau jadi.

"Sudah banyak sekali yang saya lihat di daerah-daerah kemasannya sudah bagus. Jualannya juga lebih gampang. Seperti klaster handicraft, saya lihat Krisna, itu sangat baik. Pengrajin berproduksi dan off taker-nya ada. Kemudian ada show room untuk menjual barang-barang itu. Artinya dari produksi sampai ke konsumen itu menjadi jelas. Dengan begitu, yang meminjamkan uang, bank maupun lembaga nonbank yakin bahwa uang yang kita pinjamkan itu bisa kembali," paparnya.

Skema klaster, sambung Jokowi, juga akan cocok untuk sektor-sektor lain seperti kelompok peternak, perkebunan dan nelayan.

"Kelompok-kelompok seperti ini, klaster-klaster seperti ini yang memang harus diperbanyak. Program pembiayaan berbasis ekosistem itu akan sangat baik karena bisa mendukung menghubungkan kelompok usaha dengan agregator, dengan para penjamin, off taker," pungkasnya. (OL-8)