Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, Indeks Desa Membangun (IDM) Desa berstatus mandiri 2022 sudah melampaui target RPJMN IDM 2024.
Berdasar data IDM 2022, desa berstatus mandiri mencapai 6.238 desa jauh melampau target RPJMN 2024 yaitu 5.000 desa berstatus mandiri.
“Hari ini kita sudah melampaui target RPJMN terkait dengan IDM Desa Membangun. RPJMN kita 2024, IDM kita pada posisi desa mandiri itu 5000, itu 2024,” ungkapnya.
“Faktanya hari ini 2022, IDM status desa mandiri sudah mencapai 6.238 desa,” sambung Gus Halim saat hadir dalam acara Kaleidoskop desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi 2022 di Best Western Premier Hotel Jakarta, pada Kamis (15/12).
Hal tersebut menunjukkan bahwa dana desa teruji dapat memajukan desa-desa di Indonesia.
Baca juga : Dana Desa Naik pada Tahun Depan, MPR: Bentuk Dukungan ...
Sedangkan IDM pada kategori Desa Sangat Tertinggal tercatat berkurang 8.471 desa, dari 13.453 desa menjadi 4.982 desa.
Sementara IDM kategori Desa Tertinggal berkurang 24.008 desa, dari 33.592 desa menjadi 9.584 desa. Sedangkan kategori Desa Berkembang bertambah 11.020 desa, dari 22.882 desa menjadi 33.902 desa.
Untuk kategori Desa Maju bertambah 16.641 desa, dari 3.608 desa menjadi 20.249 desa, dan pada kategori desa Mandiri bertambah 6.064 desa, dari 174 desa menjadi 6.238 desa.
Gus Halim menambahkan, status perkembangan 122 desa telah meningkat secara drastis dari Desa Sangat Tertinggal pada 2015 menjadi Desa Mandiri pada 2022. Lompatan terbanyak pada desa-desa di Kalimantan Barat, yakni sebanyak 67 desa.
Saat ini, sudah tidak ada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung.
“Ke depan nanti akan dikolaborasikan antara capaian IDM dengan capaian SDGs Desa,” pungkas mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini. (RO/OL-7)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved