Srimul: Infrastruktur dan Regulasi Fondasi Transformasi Digital

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, setidaknya dibutuhkan dua hal penting sebagai modal bagi Indonesia untuk bisa melakukan tranaformasi digital. Dua hal itu ialah infrastruktur fisik dan regulasi yang dapat menunjang upaya perubahan tersebut.

"Transformasi digital itu membutuhkan dua hal sebagai modal awal yaitu infrastrukturnya secara fisik dan regulasinya," ujarnya dalam seminar bertema Digital Transformation: Towards Inclusive Public Financial Management and Public Services, Rabu (14/12).

Dua hal tersebut, jelas Sri Mulyani, telah diupayakan oleh pemerintah, bahkan di tengah krisis akibat pandemi covid-19. Pada sisi infrastruktur fisik, pemerintah diketahui menambah anggaran di saat banyak alokasi belanja kementerian/lemnaga lain dipangkas karena pandemi.

Penambahan anggaran belanja itu digunakan untuk membangun atau membiayai satelit, fiber optik, hingga base transchiever station (BTS) yang memungkinkan ribuan desa-desa di Indonesia dapat terkoneksi dengan jaringan internet.

Itu juga dinilai dapat mendorong terciptanya kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat di Tanah Air untuk bisa menggerakkan perekonomiannya. Dus, manfaat dari digitalisasi tak melulu dirasakan oleh penduduk di kota-kota besar.

Kemudian dari sisi regulasi, lanjut Sri Mulyani, pemerintah telah banyak melakukan penyesuaian agar digitalisasi yang dilakukan memiliki landasan hukum yang sah dan kuat. "Kita telah mengintroduce bahwa transaksi digital, termasuk tanda tangan digital bisa menjadi alat bukti yang sa. Ini telah diatur di dalam undang-undang, sehingga transaksi digital," pungkasnya. (OL-8)