Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ASOSIASI Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menggelar Pendidikan Lanjutan bagi para kurator dengan mengangkat tema “Pandangan dari Sisi Ekonomi dan Hukum Kepailitan 2022 dan Prediksi 2023,“ di JW Marriot Hotel, Kuningan, Jakarta, Selatan, Rabu (14/12). Tema ini diangkat untuk juga mempersiapkan anggota AKPI menghadapi persiapan proyeksi ekonomi 2023.
Sekjen AKPI Nien Rafles Siregar menegaskan, pihaknya sengaja memilih tema Outlook Ekonomi 2023 dalam konteks Hukum Kepailitan untuk membantu anggota AKPI lebih siap menghadapi tahun 2023 yang akan datang.
"Membicarakan situasi ekonomi 2023 tentu bukan untuk menakut-nakuti tetapi membuka wawasan bersama terkait situasi ekonomi kita perkiraannya akan seperti apa. Hal ini sangat penting bagi para kurator tentunya sehingga mampu menjalankan profesinya lebih profesional lagi," kata Nien.
Kurator dalam hal ini lanjut Nien perlu mendengar lebih banyak dari para pelaku usaha dan ekonom terkait kondisi perekonomian Indonesia di masa datang.
"Dengan begitu kami berharap anggota AKPI menghadapi dan memasuki tahun 2023 nanti dengan lebih profesional lagi, lebih berintegritas sehingga memberikan kontribusi terbaiknya pada bangsa dan negara," tukas Nien.
Hadir sebagai narasumber adalah VP Corporate Remedial & Rocovery BNI Bernardus Sembiring, Peneliti Badan Analisis Informasi dan Kebijakan KADIN Indonesia Dita Nurul Aini Mustika Dewi, dan Ketua Dewan Sertifikasi AKPI GP Aji Wijaya, dengan moderator Sekjen AKPI Nien Rafles Siregar. Acara Pendidikan Lanjutan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Santun M. Siregar dan Ketua Umum AKPI Imran Nating.
Baca juga : Bahlil Yakin Target Investasi Rp1.200 Triliun Dapat Tercapai
Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Santun M. Siregar menyampaikan apresiasi pada AKPI yang terus berkomitmen meningkatkan profesionalitas para kurator di Indonesia. "
Pendidikan lanjutan adalah bagian penting untuk memastikan peningkatan kapasitas, kompetensi, integritas dan profesionalisme kurator di Indonesia karena perannya yang sangat vital pada urusan kepailitan dan PKPU. Kurator adalah juga mitra pemerintah yang diharapkan makin meningkat kualitas dan profesionalismenya," ungkap Siregar.
Ketua Umum AKPI Imran Nating menambahkan diselenggarakannya Pendidikan Lanjutan Kurator ini dalam rangka membekali anggota AKPI supaya lebih siap memberikan kontribusi terbaik pada dunia usaha di Indonesia.
"Sehingga kurator juga memiliki paradigma dunia usaha dan ekonomi secara lebih baik lagi. Itu artinya AKPI melihat ada urgensi untuk nenjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan profesi kurator itu sendiri," jelas Imran.
Ketua Panitia Pendidikan Lanjutan AKPI Berlian Simbolon menegaskan agenda ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas serta memperluas wawasan para anggota AKPI.
"Hal ini tentu saja merupakan bentuk dukungan AKPI mempersiapkan SDM Kurator yang makin bagus kualitas dan kapasitasnya untuk mendukung iklim investasi yang sehat dan baik di Indonesia. Kesempatan ini juga adalah wadah sosialisasi yang baik kepada stake holder supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Tentu ini sangat positif," pungkas Berlian. (OL-7)
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Komitmen dalam membangun UMKM ini sejalan dengan misi besar perusahaan untuk memperkuat jaringan distribusi makanan yang kuat di seluruh Indonesia.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
Ilmu Hukum menjadi salah satu program studi unggulan yang dimiliki oleh Unkris baik untuk jenjang S1, program magister maupun program doctor.
HUKUMONLINE mengumumkan The 200 Club: Indonesia’s Most Influential Lawyers 2025, sebuah penghargaan yang mengakui 200 pengacara paling berpengaruh di Indonesia.
Dokter dan paramedis mestinya mendapat bentuk keadilan tersendiri. Mereka tidak bisa lecture general berupa KUHP. Karena tidak ada dokter yang berniat mencelakanan pasiennya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved