Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
INDONESIA Economic Outlook 2023 National Seminar berlangsung pada Rabu, 23 November 2022.
Acara ini diawali dengan opening speech oleh perwakilan dari kementerian yaitu Suahasil Nazara, Sandiaga Uno, dan Wael Mansour selaku Senior Country Economist World Bank Group.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara membuka seminar dengan mengkilas balik kondisi sosial ekonomi Indonesia pada awal pandemi tahun 2020, saat melemahnya perekonomian Indonesia.
"Beruntung pada akhir tahun 2021, Indonesia mulai bangkit dengan bantuan APBN sebagai shock absorber. Tahun ini, Indonesia dihadapi dengan scarring effect akibat kondisi pandemi, ketegangan kondisi geopolitik, kenaikan inflasi harga, dan masalah lainnya," papar Suahasil.
"Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah melakukan pencarian sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih sustainable, hilirisasi industri, pemberdayaan UMKM, perkembangan ekonomi digital, dan transisi ke green economy," jelasnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, melihat potensi iklim pariwisata Indonesia di tahun 2022 dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara.
Baca juga: BI: Pekan Ini, Aliran Modal Asing Masuk Rp1,77 Triliun
Perubahan tren pariwisata global yang mengarah pada digitalisasi turut berdampak bagi tren pariwisata Indonesia.
“Saat ini, Kementerian Pariwisata sedang mengutamakan quality tourism experience dan sustainable tourism enjoyment melalui peningkatan kualitas destinasi dan aktivasi saluran promosi pariwisata,” ujar Sandi.
Wael Mansour, Senior Country Economist World Bank Group, turut memaparkan bahwa terjadinya stagflasi membuat perekonomian menjadi lebih lambat dan berujung pada inflasi yang tinggi.
Pada tahun 2022, Indonesia diproyeksikan bertumbuh lebih cepat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor struktural, cyclical factors, dan faktor kebijakan.
Wael Mansour mengungkapkan bahwa perlambatan pada major economy akan memangkas lebih dari 1% dari pertumbuhan major economy dari EAP, seperti perlambatan ekonomi di Cina yang memangkas pertumbuhan di Indonesia hingga 0,6%.
Dari sektor riil, Sumedi Andono Mulyo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas, memaparkan bahwa dalam menghadapi permasalahan global yang berdampak pada kebijakan nasional,
Indonesia memperhatikan lima paradigma, yaitu paradigma sehat, tangguh, tumbuh, keadilan, dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, Indonesiapun menyusun rencana pembangunannya yakni visi Indonesia di tahun 2045, Indonesia emas.
Dari sektor fiskal, Yon Arsal selaku Asisten Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan, mengungkapkan pentingnya penerimaan pajak sebagai pendapatan negara.
Untuk mengatasi penurunan penerimaan pajak akibat Pandemi Covid-19, UU HPP disahkan. Hasilnya, penerimaan pajak pada tahun 2021–2022 tumbuh secara signifikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
“The battle against Covid-19 is not over yet,” menjadi kalimat pembuka Herman Saheruddin, Direktur Grup Riset Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia, pada sesi moneter dan finansial.
Beliau menegaskan bahwa Indonesia perlu menjaga optimisme masyarakat, mengingat salah satu tumpuan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2022 adalah konsumsi domestik sebesar 50,38%.
Selain itu, kunci kebijakan lain yang dapat dilakukan adalah menekankan bauran kebijakan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Selanjutnya, sesi panel discussion dibawakan dengan tema “Confronting The Perfect Storm: Taking the Initiative to Encounter Economic Shock”.
Pada sesi ini, Faisal Basri, ekonom senior Indonesia, menyatakan jika tantangan global berupa konflik regional, perubahan iklim, pandemi Covid-19, eskalasi harga komoditas, dan kenaikan cost of living sudah semakin nyata.
Ia menegaskan bahwa prediksi ekonomi dunia tahun depan tidak mengalami resesi, meskipun beberapa negara maju mengalaminya.
Plt Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, Abdurohman, menjelaskan bahwa meningkatnya pasar ekspor daripada tahun lalu bisa berdampak ke consumer’s good saat perekonomian dunia sedang tidak baik.
Ia juga menyatakan fokus utama pemerintah pada tahun 2023, tidak hanya pemulihan pasca Covid-19, tetapi juga mendorong pembangunan jangka panjang, perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, performansi birokrasi, dan isu green economy.
Dari sudut pandangan peneliti, Fauziah Zen, berpendapat dengan adanya blessing in disguise, perdagangan Indonesia tidak terlalu terbuka ke dunia luar dan demografi yang besar membuat kebutuhan konsumsi bisa terpenuhi sendiri.
Beliau optimistis Indonesia tidak akan mengalami tahun seberat beberapa negara lainnya. Pemerintah harus memberikan efisiensi tanpa mengorbankan keadilan.
Di segi perbankan, Adjie Harisandi memaparkan bahwa investasi menjadi indikator bagi swasta untuk berinvestasi sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Adjie juga memuji kinerja pemerintah dalam mengatasi multiplier effect kenaikan BBM dengan menjadikan APBN sebagai shock absorber. (RO/OL-09)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved