Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
INDONESIA Economic Outlook 2023 National Seminar berlangsung pada Rabu, 23 November 2022.
Acara ini diawali dengan opening speech oleh perwakilan dari kementerian yaitu Suahasil Nazara, Sandiaga Uno, dan Wael Mansour selaku Senior Country Economist World Bank Group.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara membuka seminar dengan mengkilas balik kondisi sosial ekonomi Indonesia pada awal pandemi tahun 2020, saat melemahnya perekonomian Indonesia.
"Beruntung pada akhir tahun 2021, Indonesia mulai bangkit dengan bantuan APBN sebagai shock absorber. Tahun ini, Indonesia dihadapi dengan scarring effect akibat kondisi pandemi, ketegangan kondisi geopolitik, kenaikan inflasi harga, dan masalah lainnya," papar Suahasil.
"Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah melakukan pencarian sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih sustainable, hilirisasi industri, pemberdayaan UMKM, perkembangan ekonomi digital, dan transisi ke green economy," jelasnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, melihat potensi iklim pariwisata Indonesia di tahun 2022 dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara.
Baca juga: BI: Pekan Ini, Aliran Modal Asing Masuk Rp1,77 Triliun
Perubahan tren pariwisata global yang mengarah pada digitalisasi turut berdampak bagi tren pariwisata Indonesia.
“Saat ini, Kementerian Pariwisata sedang mengutamakan quality tourism experience dan sustainable tourism enjoyment melalui peningkatan kualitas destinasi dan aktivasi saluran promosi pariwisata,” ujar Sandi.
Wael Mansour, Senior Country Economist World Bank Group, turut memaparkan bahwa terjadinya stagflasi membuat perekonomian menjadi lebih lambat dan berujung pada inflasi yang tinggi.
Pada tahun 2022, Indonesia diproyeksikan bertumbuh lebih cepat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor struktural, cyclical factors, dan faktor kebijakan.
Wael Mansour mengungkapkan bahwa perlambatan pada major economy akan memangkas lebih dari 1% dari pertumbuhan major economy dari EAP, seperti perlambatan ekonomi di Cina yang memangkas pertumbuhan di Indonesia hingga 0,6%.
Dari sektor riil, Sumedi Andono Mulyo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas, memaparkan bahwa dalam menghadapi permasalahan global yang berdampak pada kebijakan nasional,
Indonesia memperhatikan lima paradigma, yaitu paradigma sehat, tangguh, tumbuh, keadilan, dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, Indonesiapun menyusun rencana pembangunannya yakni visi Indonesia di tahun 2045, Indonesia emas.
Dari sektor fiskal, Yon Arsal selaku Asisten Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan, mengungkapkan pentingnya penerimaan pajak sebagai pendapatan negara.
Untuk mengatasi penurunan penerimaan pajak akibat Pandemi Covid-19, UU HPP disahkan. Hasilnya, penerimaan pajak pada tahun 2021–2022 tumbuh secara signifikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
“The battle against Covid-19 is not over yet,” menjadi kalimat pembuka Herman Saheruddin, Direktur Grup Riset Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia, pada sesi moneter dan finansial.
Beliau menegaskan bahwa Indonesia perlu menjaga optimisme masyarakat, mengingat salah satu tumpuan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2022 adalah konsumsi domestik sebesar 50,38%.
Selain itu, kunci kebijakan lain yang dapat dilakukan adalah menekankan bauran kebijakan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Selanjutnya, sesi panel discussion dibawakan dengan tema “Confronting The Perfect Storm: Taking the Initiative to Encounter Economic Shock”.
Pada sesi ini, Faisal Basri, ekonom senior Indonesia, menyatakan jika tantangan global berupa konflik regional, perubahan iklim, pandemi Covid-19, eskalasi harga komoditas, dan kenaikan cost of living sudah semakin nyata.
Ia menegaskan bahwa prediksi ekonomi dunia tahun depan tidak mengalami resesi, meskipun beberapa negara maju mengalaminya.
Plt Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, Abdurohman, menjelaskan bahwa meningkatnya pasar ekspor daripada tahun lalu bisa berdampak ke consumer’s good saat perekonomian dunia sedang tidak baik.
Ia juga menyatakan fokus utama pemerintah pada tahun 2023, tidak hanya pemulihan pasca Covid-19, tetapi juga mendorong pembangunan jangka panjang, perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, performansi birokrasi, dan isu green economy.
Dari sudut pandangan peneliti, Fauziah Zen, berpendapat dengan adanya blessing in disguise, perdagangan Indonesia tidak terlalu terbuka ke dunia luar dan demografi yang besar membuat kebutuhan konsumsi bisa terpenuhi sendiri.
Beliau optimistis Indonesia tidak akan mengalami tahun seberat beberapa negara lainnya. Pemerintah harus memberikan efisiensi tanpa mengorbankan keadilan.
Di segi perbankan, Adjie Harisandi memaparkan bahwa investasi menjadi indikator bagi swasta untuk berinvestasi sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Adjie juga memuji kinerja pemerintah dalam mengatasi multiplier effect kenaikan BBM dengan menjadikan APBN sebagai shock absorber. (RO/OL-09)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved