Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PEMERINTAH terus berupaya meningkatkan investasi guna mengejar target pertumbuhan ekonomi di atas 5% setiap tahun. Hal ini dilakukan dengan mempermudah persyaratan dan perizinan yang diperlukan investor dalam menanamkan modal di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim saat ini pemerintah telah mendapatkan potensi investasi senilai US$30 miliar atau setara Rp 467,7 triliun (kurs Rp 15.593 per US$). Dia bilang potensi aliran modal itu masuk di berbagai sektor industri.
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai sudah banyak perubahan yang terjadi dalam konteks kemudahan berinvestasi di Indonesia.
"Sudah ada perubahan berbagai fasilitasi investasi, sudah dimudahkan seperti adanya one stop services yang mulai dijalankan dan terus diperbaiki," terangnya.
Menurutnya, investasi tidak hanya berkutat soal kemudahan dan fasilitasi yang didapat investor ketika hendak menanamkan modal di Indonesia. Pemerintah juga patut mempertimbangkan kemudahan yang diberikan pada investor ketika menjalankan usaha.
"Investasi ini bukan hanya masalah ketika datang tetapi juga secara umum adalah bagaimana iklim yang baik terlihat bukan hanya ketika orang mau masuk menaruh uangnya tetapi juga ketika mereka menjalankan usahanya," tandasnya.
Baca juga: Bangun Investasi melalui Kolaborasi
Yose menegaskan pemerintah perlu memberikan jaminan kemudahan menjalankan usaha terhadap para investor. Ia mencontohkan masalah kemudahan memperoleh tenaga kerja. Hal itu patut diperhatikan ketika tidak tersedia tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan usaha sehingga harus mendatangkan dari luar negeri.
"Hal-hal seperti itu berpengaruh tentunya dan akan menjadi pertimbangan. Cuma kalau gampang masuknya, diberikan fasilitasi, tetapi kemudian operasionalnya susah. Kemudahan dalam melakukan suplai bahan baku dari luar negeri, bahan antara dari luar negeri," pungkasnya.
Biaya logistik dan Birokrasi
Ekonom INDEF Eko Listiyanto mengatakan memang ada beberapa kendala yang bikin investor malas masuk ke Indonesia. “Pembenahan masih perlu terus dilakukan, terutama biaya logistik yang masih mahal, efisiensi dan kecepatan birokrasi, SDM siap kerja untuk mengisi kebutuhan di berbagai industri tersebut,” kata Eko saat berbincang hari ini (8/12).
Dia menambahkan, ada juga hambatan dari daerah. Meskipun pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk proaktif, ternyata masalah perizinan di daerah masih ditemui.
Salah satu faktor yang membuat Indonesia menarik di mata investor adalah kondisi perekonomian yang tangguh di tengah krisis global. Pertumbuhan Indonesia diperkirakan masih positif, INDEF dengan proyeksi 5,1% . "Selama Indonesia bisa mengoptimalkan laju positif pemulihan ekonomi domestik sebenarnya risiko resesi tahun depan bisa dihindari,” tandas Eko. (OL-4)
Transformasi digital menjadi kunci untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah dan membawa Priangan Timur semakin maju serta berdaya saing.
Data ekonomi yang disampaikan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan realita di lapangan.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
Terbukti memberikan resiliensi perekonomian nasional, stimulus akan dilanjutkan pemerintah di semester II 2025.
APINDO dorong penguatan UMKM melalui program AUM, DSC, dan kerja sama pentahelix untuk meningkatkan daya saing usaha lokal di tengah tantangan global.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved