Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan para menteri ekonomi untuk betul-betul menghitung secara jeli kebutuhan pangan, terutama beras, di tahun depan.
Upaya tersebut wajib dilakukan agar Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan yang diprediksi masih akan berlanjut di 2023.
"Soal krisis pangan, hati-hati mengenai ini, utamanya yang berkaitan dengan beras. Betul-betul hitung semuanya, betul-betul hitung-hitungan nampak," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).
Kepala Negara meminta seluruh kementerian/lembaga terkait yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan Bulog memegang data yang valid terkait produksi, ketersediaan dan konsumsi beras di lapangan.
Jangan sampai ada penghitungan yang keliru yang pada akhirnya berbuntut pada kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
"Jangan sampai penghitungan kita keliru sehingga tidak menyiapkan cadangan. Ketika pada suatu titik cadangan kita habis dan itu dilihat pedagang, harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu," tegas mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Tahun Depan, Pemerintah Setop Ekspor Bauksit Mentah
Ia pun meminta seluruh kementerian/lembaga bisa berkolaborasi dengan baik. Ego sektoral yang selama ini dipegang harus dihilangkan.
"Kuncinya, sekali lagi, adalah kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada egosektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," ucapnya.
Presiden ingin persoalan terkait ketersediaan dan harga beras bisa diantisipasi dengan sebaik-baiknya karena komoditas tersebut memiliki peran yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
"Saya minta seluruh kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak, betul-betul dikalkulasi. Kalau dibiarkan, nanti bisa lari ke masalah sosial dan politik," tandasnya.(OL-4)
Pemeriksaan beras dan pangan lainnya yang khusus didistribusikan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung.
Setelah beras dari gudang Perum Bulog disalurkan, Satgas Pangan akan melakukan pengawasan. Sehingga, tidak ada pedagang nakal yang mencampur atau menaikkan harga beras.
Sebagai Informasi, harga beras saat ini di 5 wilayah Jakarta berdasarkan infopangan.jakarta.go.id ada kenaikan hingga Rp500.
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras akan di mulai pada awal pekan depan, yakni pada Senin, 11 September 2023
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, meski ada dampak kekeringan akibat el nino, namun hanya sedikit.
GUBERNUR Jawa Barat Ridwal Kamil menyampaikan aspirasi para petani di wilayahnya yang meminta agar rencana impor beras sebaiknya ditunda atau dibatalkan.
Cak Imin menduga adanya mafia, sehingga sulit menghentikan impor beras.
SEKTOR pertanian Indonesia menghadapi persoalan sangat serius yang merupakan carry-over dari persoalan pada 2023, terutama dalam sistem produksi pangan pokok.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara yang akan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN.
Diketahui, saat ini pembatasan pembelian beras di ritel ini dilakukan atas arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
PEMPROV Sumsel menegaskan daerahnya merupakan penghasil beras cukup besar di Indonesia. Karena itu, Sumsel tidak membuthkan beras impor seperti yang diwacanakan pemerintah pusat.
KABUPATEN Banyuwangi merupakan lumbung padi bagi Jawa Timur. Produksi petani padi di Banyuwangi selalu surplus, karena itu Banyuwangi menolak masuk beras impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved