Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan para menteri ekonomi untuk betul-betul menghitung secara jeli kebutuhan pangan, terutama beras, di tahun depan.
Upaya tersebut wajib dilakukan agar Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan yang diprediksi masih akan berlanjut di 2023.
"Soal krisis pangan, hati-hati mengenai ini, utamanya yang berkaitan dengan beras. Betul-betul hitung semuanya, betul-betul hitung-hitungan nampak," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).
Kepala Negara meminta seluruh kementerian/lembaga terkait yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan Bulog memegang data yang valid terkait produksi, ketersediaan dan konsumsi beras di lapangan.
Jangan sampai ada penghitungan yang keliru yang pada akhirnya berbuntut pada kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
"Jangan sampai penghitungan kita keliru sehingga tidak menyiapkan cadangan. Ketika pada suatu titik cadangan kita habis dan itu dilihat pedagang, harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu," tegas mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Tahun Depan, Pemerintah Setop Ekspor Bauksit Mentah
Ia pun meminta seluruh kementerian/lembaga bisa berkolaborasi dengan baik. Ego sektoral yang selama ini dipegang harus dihilangkan.
"Kuncinya, sekali lagi, adalah kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada egosektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," ucapnya.
Presiden ingin persoalan terkait ketersediaan dan harga beras bisa diantisipasi dengan sebaik-baiknya karena komoditas tersebut memiliki peran yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
"Saya minta seluruh kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak, betul-betul dikalkulasi. Kalau dibiarkan, nanti bisa lari ke masalah sosial dan politik," tandasnya.(OL-4)
Naiknya CBP menjadi 4 juta ton karena produksi di tahun depan diperkirakan meningkat ketimbang tahun ini.
MENTERI Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman meminta agar persoalan stok beras cadangan pemerintah yang mengalami penurunan mutu dan rusak dilihat secara proporsional
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita mempertanyakan tingginya harga beras di pasaran. Padahal, stok cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat melimpah yakni mencapai 3,9 - 4 juta ton.
Ombudsman RI menduga adanya maladministrasi dalam tata kelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp7 triliun.
Pemerintah menargetkan hingga akhir Desember 2025 dapat menggelontorkan 1,3 juta ton beras SPHP dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
INDONESIA berhasil menorehkan pencapaian swasembada beras dengan memutuskan tidak melakukan importasi yang dimulai sejak 2025.
Pemerintah terus mengeklaim bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Namun, disaat yang sama, harga beras di tingkat konsumen masih tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun 2025.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras sama sekali. Menurutnya, hal itu menandai tonggak sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional.
HARGA beras di pasar dunia dilaporkan mengalami penurunan drastis hingga lebih dari 40% dibandingkan tahun lalu.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada impor beras medium yang masuk ke Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved