Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan para menteri ekonomi untuk betul-betul menghitung secara jeli kebutuhan pangan, terutama beras, di tahun depan.
Upaya tersebut wajib dilakukan agar Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan yang diprediksi masih akan berlanjut di 2023.
"Soal krisis pangan, hati-hati mengenai ini, utamanya yang berkaitan dengan beras. Betul-betul hitung semuanya, betul-betul hitung-hitungan nampak," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).
Kepala Negara meminta seluruh kementerian/lembaga terkait yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan Bulog memegang data yang valid terkait produksi, ketersediaan dan konsumsi beras di lapangan.
Jangan sampai ada penghitungan yang keliru yang pada akhirnya berbuntut pada kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
"Jangan sampai penghitungan kita keliru sehingga tidak menyiapkan cadangan. Ketika pada suatu titik cadangan kita habis dan itu dilihat pedagang, harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu," tegas mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Tahun Depan, Pemerintah Setop Ekspor Bauksit Mentah
Ia pun meminta seluruh kementerian/lembaga bisa berkolaborasi dengan baik. Ego sektoral yang selama ini dipegang harus dihilangkan.
"Kuncinya, sekali lagi, adalah kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada egosektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," ucapnya.
Presiden ingin persoalan terkait ketersediaan dan harga beras bisa diantisipasi dengan sebaik-baiknya karena komoditas tersebut memiliki peran yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
"Saya minta seluruh kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak, betul-betul dikalkulasi. Kalau dibiarkan, nanti bisa lari ke masalah sosial dan politik," tandasnya.(OL-4)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan akan menyalurkan sebanyak 10 ribu ton beras sebagai bentuk bantuan kemanusiaan ke Palestina.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) resmi menembus 4 juta ton.
PERUM Bulog mencatat serapan gabah dan beras menembus lebih dari 2,1 juta ton per Mei 2025. Bulog memastikan kualitas beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap terjaga
Pemerintah terus mencatat tonggak sejarah baru dalam pengelolaan cadangan pangan nasional. Berdasarkan data resmi Perum Bulog per 13 Mei 2025 pukul 11.03 WIB mencapai 3.701.006 ton.
Pemerintah Indonesia tengah menjajaki opsi untuk melakukan impor 1 juta ton beras dari India pada tahun depan. Opsi impor beras akan dilakukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemeriksaan beras dan pangan lainnya yang khusus didistribusikan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung.
PEMERINTAH mengklaim berhasil mencetak tonggak sejarah baru dalam penguatan ketahanan pangan nasional.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut ada sejumlah negara yang berminat membeli beras produksi Indonesia..
Perlu upaya serius serta strategi yang tepat untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam negeri agar dapat mengurangi volume impor dan mewujudkan swasembada pangan.
Beras dari beberapa negara mulai turun dari sekitar US$540-US$590 dan turun lagi hingga US$430-US$490 per metrik ton.
Presiden Prabowo Subianto berencana untuk tidak mengimpor beras di 2025. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved