Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL menteri (Wamen) II BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menyatakan bahwa Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan beroperasi pada Juni 2023.
Nantinya, moda transportasi itu terintegrasi dengan LRT Jabodebek. "Kereta cepat itu kita on track untuk bisa lanjutkan progresnya. Diharapkan, Juni atau Juli bisa beroperasi," ujar Kartiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (5/12).
Diakui Tiko, sapaan akrabnya, pengoperasian LRT Jabodebek tertunda dari Agustus 2022 dan bakal beroperasi pada pertengahan 2023. Nantinya, kereta layang ringan beroperasi dengan teknologi grade of automation (GoA) level 3 atau kereta tanpa masinis.
Baca juga: Luhut Klaim Progres Kereta Cepat Jakarta Bandung Sudah 80,4%
Proyek LRT Jabodebek dibangun atas sinergi perusahaan BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), Adhi Karya, Len Industri dan INKA.
"Memang LRT Jabodebek ini tertunda dari Agustus 2022 hingga sekitar Juni 2023 (beroperasi). Dengan sistem software yang digunakan GoA 3 atau tanpa masinis, ini tantangan besar, tapi menjadi lompatan teknologi," imbuhnya.
Ada dua layanan kereta api yang akan menghubungkan pusat Jakarta dan Bandung dengan Stasiun Kereta Cepat. Layanan tersebut adalah LRT Jabodebek dan KA Feeder KCJB. Diperkirakan, total waktu yang dibutuhkan dengan integrasi moda transportasi mencapai satu jam perjalanan.
Baca juga: DPR: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bebani Keuangan Negara
Menurut Tiko, operasional kereta cepat Jakarta-Bandung didukung oleh persetujuan Komisi VI DPR mengenai tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2022 untuk KAI sebesar Rp3,2 triliun. "PMN ini sudah disepakati dan prosesnya lagi di Komisi XI. Semoga bisa dicairkan akhir tahun," pungkas Tiko.
Dikutip dari laman resmi PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China), panjang trase KCJB mencapai 142,3 km, yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung. Serta, memiliki empat stasiun pemberhentian.
Rinciannya, yakni Halim, Karawang, Padalarang, Tegalluar dengan satu depo yang berlokasi di Tegalluar. Setiap stasiun akan terintegrasi dengan moda transportasi massal di setiap wilayah.(OL-11)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Ia menekankan kesiapan armada menjadi kunci agar layanan berjalan efektif sejak awal operasional.
PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta resmi menambah opsi pembelian tiket melalui aplikasi GoPay.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved