Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kebijakan standarisasi dapat mendorong pertumbuhan iklim usaha serta meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Ini sekaligus bisa mendorong peningkatan daya saing dari produk-produk ya g dihasilkan oleh unit usaha nasional.
"Standardisasi juga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup," ujarnya saat memberikan sambutan dalam Penganugerahan SNI Award 2022, Rabu (30/11).
"Untuk itu, dukungan infrastruktur mutu nasional dibutuhkan untuk meningkatkan penerapan standar di Indonesia," lanjut Airlangga.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah telah memberikan pembinaan kepada UMKM terkait standardisasi dan peningkatan daya saing dengan produk impor. Standardisasi bagi UMKM tersebut harus terus didorong karena unit usaha tersebut terbukti mampu bertahan di tengah krisis dan menjadi penopang perekonomian nasional.
Selain itu, standardisasi juga dapat memudahkan produk UMKM untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah yang mewajibkan 40% anggaran belanja memprioritaskan produk UMKM. Ini juga didukung melalui Peraturan Pemerintah 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian juga mengamanatkan agar Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota dapat memberikan fasilitas non-fiskal kepada UMKM seperti pembiayaan dalam rangka sertifikasi SNI yang bersifat wajib.
Airlangga turut menekankan pentingnya kolaborasi dan terobosan program fasilitasi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk mendorong produk UMKM agar dapat memiliki SNI. Hal tersebut mengingat jumlah UMKM bersertifikasi saat ini masih di bawah 10% dari 65 juta pelaku UMKM di Indonesia.
"Sebagai apresiasi bagi pelaku usaha yang secara konsisten menerapkan SNI dan memiliki kinerja yang luar biasa dan unggul, pemerintah melalui BSN juga memberikan penghargaan SNI Award. Melalui SNI Award ini diharapkan produsen, konsumen, dan masyarakat umum semakin menghargai aspek mutu," pungkasnya. (OL-8)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Laporan IMF Article IV 2026 mencatat UMKM Indonesia menghadapi biaya pinjaman jauh lebih tinggi dan prosedur aplikasi pinjaman lebih kompleks daripada negara-negara serupa.
Kegiatan Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” direncanakan akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan lokasi yang bergiliran di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Program ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra program tersebut.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah untuk memperkuat pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meresmikan Program Kita Jaga Usaha (KJU) Tahap I sebagai upaya pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana Sumatra.
CPI bersama Bank Indonesia meluncurkan buku pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan sebagai panduan mendorong ekonomi hijau dan akses pembiayaan ramah lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved