Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA memiliki keanekaragaman yang besar. Karenanya, Oriflame selalu berusaha agar semua komunitas dapat menjalankan bisnis dan menikmati produk-produknya tanpa rasa ragu.
Pada kuartal I 2022, Oriflame secara resmi menyatakan bahwa seluruh produk kosmetik dan makanannya memperoleh sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang di Republik Indonesia. Tak hanya berhenti di sana, sebagai salah satu wujud komitmennya, Oriflame Indonesia kini juga menyesuaikan sistem bisnisnya dengan dan mendapatkan sertifikasi sebagai perusahaan penjualan langsung berjenjang syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PLBS).
Ada lima hal yang dipenuhi Oriflame untuk menjadi PLBS. "Pertama, kami hanya menjual produk kosmetika dan makanan yang tersertifikasi halal dan terdaftar di BPOM," ujar Fredrik Nilsson, Vice President & Head of Oriflame Indonesia, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/11). Dalam pembuatannya, semua produk kosmetika dan makanannya yang dipasarkan di Indonesia menggunakan formula halal dan mendapatkan sertifikasi produk halal dari BPJPH.
Kedua, distribusi sentral dan nasional bersertifikat halal dari BPJPH. Oriflame memiliki 11 sertifikat halal pada lokasi manufaktur termasuk perbaruan 22 sertifikat dengan grade A dan 10 sertifikat logistik termasuk 2 pabrik lokal.
Ketiga, menerapkan model bisnis syariah dengan PLBS. Tetap menjaga objek transaksi riil yang diperjualbelikan, dalam hal ini terdiri dari produk-produk kosmetika dan makanan. "Kegiatan jual beli dilakukan seadil-adilnya, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan maupun kelompok tertentu, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mencakup penjualan yang memiliki manfaat dan fungsi yang baik bagi penggunanya," tutur Fredrik.
Keempat, sistem perdagangan. Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), masyir (judi/taruhan), riba (tambahan dalam transaksi pinjaman), dharar (menimbulkan kerugian), dzulm (sewenang-wenang), dan maksiat (perbuatan yang melanggar). Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, besaran, maupun bentuknya didapat berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk.
Kelima, lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan dan perbankan yang digunakan Oriflame memenuhi prinsip syariah yang dalam proses menghimpun dan menyalurkannya menggunakan prinsip serta akad syariah. Fredrik menambahkan bahwa penyempurnaan model bisnis ini merupakan penerapan dari sikap inklusivitas, sehingga semua orang dapat menjalankan bisnis dan menikmati produk-produk yang Oriflame keluarkan tanpa rasa ragu. (OL-14)
Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia meminta agar tuduhan pungutan liar (pungli) dalam proses sertifikasi halal tidak digeneralisasi tanpa klarifikasi berbasis fakta dan regulasi.
BANDUNG International Food & HoReCa Expo (BIFHEX) yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, yang merupakan ajang B2B terbesar di Jawa Barat.
Menlu RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia-Turki memperkuat kerja sama industri, produk halal, dan pertanian saat bertemu Presiden Erdogan di Istanbul.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertegas komitmennya dalam mendukung daya saing pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan melalui penguatan ekosistem halal.
Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah membangun sinergi yang kuat, harmonisasi program, dan kolaborasi yang efektif dalam melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan promosi bidang JPH.
Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, kehalalan kini tak lagi sekadar syarat, melainkan menjadi simbol kualitas, keamanan, dan tanggung jawab moral.
Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia meminta agar tuduhan pungutan liar (pungli) dalam proses sertifikasi halal tidak digeneralisasi tanpa klarifikasi berbasis fakta dan regulasi.
Hingga saat ini, lebih dari 10 juta produk telah bersertifikat halal dan beredar dengan jaminan keamanan, kebersihan, serta kehalalan.
PT KAI telah membantu penerbitan 100 Nomor Induk Berusaha (NIB), 100 Izin PIRT, dan 100 Sertifikat Halal untuk UMKM binaan.
Produsen dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG. Kapasitas produksi industri nasional saat ini mencapai sekitar 10 juta unit per bulan atau 100 juta unit per tahun.
Data yang dikumpulkan meliputi profil pesantren atau madrasah penerima MBG, jenis dan kriteria bahan makanan, pembelian bahan, hingga sampai pendistribusian.
kewajiban sertifikasi halal, termasuk bagi produk usaha mikro dan kecil (UMK), akan memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved