Dana di Perbankan Naik, Menkeu tak Lelah Ajak Pemda Belanja

DANA pemerintah daerah (pemda) di perbankan kembali mengalami kenaikan. Pada Oktober 2022, uang daerah yang mengendap di bank tercatat Rp278,73 triliun, naik Rp54,89 triliun atau 24,52% dari posisi bulan sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mendorong pemda, agar segera membelanjakan anggarannya. Langkah itu bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan perekonomian di masing-masing wilayah.

"Kita harapkan pemda bisa terus mendorong (belanja), terutama saat ekonominya mulai mengalami penurunan. Dana Rp278,73 tersebut diharapkan bisa menjadi faktor untuk mendorong pemulihan ekonomi," tegas Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers, Kamis (24/11).

Baca juga: Oktober 2022, APBN Catatkan Defisit Rp169 Triliun

Dorongan itu terus digencarkan, karena pemerintah pusat telah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) untuk perekonomian daerah. Alih-alih digunakan, dana tersebut justru ditimbun di perbankan.

Hingga Oktober 2022, pemerintah pusat telah menyalurkan TKD sebesar Rp679,2 triliun. Transfer tersebut berperan besar pada kondisi pendapatan pemda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemenkeu mencatat realisasi pendapatan pemda di Oktober 2022 mencapai Rp867,26 triliun, atau 76,5% dari target pendapatan APBD sebesar Rp1.134,03 triliun. Realisasi itu naik 0,7% dari periode yang sama di 2021, yakni Rp861,07 triliun.

Baca juga: Mendagri Ingatkan Jajaran Waspadai Inflasi Jelang Nataru

Komposisi dari pendapatan daerah tersebut berasal dari TKD sebesar 66,3%, pendapatan asli daerah (PAD) 28%, dan pendapatan lainnya 5,7%. Dominasi transfer pemerintah pusat pada pendapatan pemda menggambarkan ketergantungan yang cukup tinggi.

Oleh karena itu, Bendahara Negara juga mendorong pemda bisa meningkatkan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. "Ini khususnya untuk PAD, supaya pemda bisa mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat," kata Ani.

Sedianya, peningkatan juga terjadi di sisi belanja. Tercatat belanja APBD mencapai Rp732,89 triliun, atau 61,2% dari alokasi belanja sebesar Rp1.196,3 triliun. Realisasi ini tumbuh 3,5%, jika dibandingkan belanja APBN Oktober 2021, yakni Rp707,90 triliun.(OL-11)