Subsidi Kedelai, Pemerintah Diminta Bertindak Adil

PARA pengecer, distributor, dan agen kedelai di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat meminta pemerintah bertindak adil dalam menyalurkan subsidi kedelai. 

Hal ini disampaikan puluhan pengecer dalam pertemuannya bersama Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas) di kantor utama Gedung E, Ragunan, Jakarta Selatan.

"Bukan hanya disalurkan ke satu pihak saja, yaitu Gakoptindo (Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia). Justru kita berharap semua pedagang atau di level tengah seperti pengecer, distributor dan agen juga dapat menyalurkan subsidi yang sama," ujar Teguh, salah satu distributor kedelai wilayah Jakarta dan Jawa Barat, Selasa (22/11). ,

Teguh mengatakan, apabila hal ini dibiarkan maka potensi penyelewengan kuota subsidi kedelai bisa terjadi dan dapat merugikan masyarakat sebagai pembeli.

Artinya, kata dia, siapa yang memiliki uang banyak maka dialah yang berhak atas pembelian kedelai subsidi.

Baca juga: Kedelai Mahal, Produsen Tahu di Depok Mogok 2 Hari

"Indikasi-indikasi penyelewengan di lapangan itu luar biasa dan bisa terjadi. Sekarang begitu subsidi keluar dari pemerintah kan yang menguasai hanya sekelompok tertentu saja. Siapa yang punya duit banyak dia yang bisa beli, terus harganya terserah mereka wong enggak ada aturannya di lapangan," katanya.

Untuk itu, Teguh bersama pengecer, distributor dan agen lainya berencana akan mendirikan Perkumpulan Penyalur Kedelai Indonesia (PPKI) yang akan membawahi 50 agen, 50 penyalur, 50 pedagang dan 2.500 pengecer di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Hal ini sesuai dengan arahan Bapanas (Badan Pangan Nasional) agar mereka mempunyai hak yang sama dalam penyaluran subsidi kedelai.

"Kita akan meningkatkan koordinasi dengan Bapanas supaya kebijakan pemerintah juga bisa ngikutin dan kita juga bisa kasih keseimbangan buat beberapa pendapat kita lah," katanya.

Senada, salah satu agen di wilayah Citeureup, Darmini, menyampaikan kegelisahan yang sama.

Menurutnya, distribusi subsidi kedelai oleh satu pihak sangat tidak adil dan memiliki potensi penyimpangan anggaran yang sangat besar. Karena itu, perlu keterbukaan dan juga pendekatan dengan semua pengecer.

"Kita berharap pihak berwenang bisa menyelidiki, kita mohon ada audit subsidi yang sudah berjalan baik oleh BPK maupun BPKP," jelasnya.

Saat ini harga kedelai per kilogram mencapai Rp 14.000 di tingkat pengecer kedelai non-KOPTI (Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia).  

Selama ini pemerintah memberikan subsidi Rp 1.000 per kilogram kedelai melalui Gakoptindo, yang diharapkan untuk menjual kedelai Rp 13.000 per kilogram.  

Namun, di lapangan harga kedelai subsidi dapat mencapai Rp 13.270 sampai 13.500 per kilogram, kata Darmini. (RO/OL-09)