Penggunaan Bus Listrik Jangan Redup Usai KTT G-20

PENGAMAT Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno mendorong agar semangat penggunaan bus listrik tak meredup seiring usainya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali.

Menurutnya momentum itu mesti menjadi pemantik untuk kian menggalakkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

"Melibatkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sejumlah BUMN besar untuk pengadaan bus listrik akan sangat membantu produktivitas bus buatan PT Inka. Euforia penggunaan kendaraan listrik tidak hanya heboh dan berhenti di KTT G-20," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/11).

Sebab, menurutnya, penggunaan kendaraan listrik diharapkan mampu mengatasi krisis energi dan mendukung udara bersih. Karenanya, Djoko mendorong agar pemerintah memperbanyak kota-kota di Indonesia untuk segera membenahi layanan transportasi umum dengan menggunakan bus listrik produksi dalam negeri.

Banyak kota di Indonesia mestinya meniru apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Asmat, Papua. Sebab, warga di wilayah itu telah menggunakan kendaraan listrik sejak 2007 dalam mobilitas kesehariannya.

"Bahkan sejak 2011 sudah diterbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur kewajiban penggunaan kendaraan listrik. Saat ini tercatat lebih dari 4.000 unit kendaraan listrik beroperasi di Kabupaten Asmat," kata Djoko.

Penggunaan kendaraan listrik juga dinilai bakal mampu menekan biaya impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini sekaligus mengikis adanya subsidi salah sasaran dari komoditas tersebut.

Pasalnya, dari data Kementerian Keuangan, sebanyak 80% masyarakat menengah ke atas menikmati BBM bersubsidi di Tanah Air. Dus, hanya 20% masyarakat tidak mampu yang benar-benar menikmati subsidi BBM.

Adapun komposisi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terbesar untuk transportasi, yakni 79,14 persen%. Berikutnya industri 12,62%, komersial 1,48%, rumah tangga 0,74% dan lainnya 6,03%.

"Jika mengacu angka subsidi BBM Rp502,4 triliun di tahun ini, maka subsidi di sektor transportasi Rp397 triliun. Impor BBM sudah di atas 50% tentunya akan mengganggu keuangan negara. Bagi daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan penyaluran BBM, sebaiknya didesak warganya menggunakan kendaraan listrik," ujar Djoko.

Selama KTT G-20, pemerintah menyiapkan 30 bus listrik berukuran sedang dan 1 bus listrik berukuran besar. Bus buatan PT INKA dengan operator Perum Damri itu bertugas mengantar para delegasi tamu negara, panitia dan pekerja untuk menuju tempat pertemuan serta tempat menginap mereka di kawasan Nusa Dua.

Sementara TNI mengerahkan 252 unit kendaraan listrik berbasis baterai untuk mengawal para tamu negara partisipan KTT G-20. Mobil listrik untuk pengawalan sebanyak 42 unit dengan merk Hyundai, sedangkan sepeda motor listrik untuk pengawalan sebanyak 126 unit dan sepeda motor listrik untuk penyelamatan sebanyak 84 unit. (OL-8)