Pemerintah Kaji Usulan Pelarangan Ekspor Kelapa

KEMENTERIAN Perdagangan tengah mempertimbangkan pelarangan ekspor kelapa butir sebagai tindak lanjut permintaan industri pengolahan kelapa yang mengeluhkan kurangnya bahan baku kelapa butir di Tanah Air.

"Kita masih menanggapi wacana itu secara serius karena kita masih belum tahu seberapa serius kondisi pasokan bahan baku industri pengolahan kelapa," ungkap Menteri Perdagangan Thomas Lembong di Jakarta, Senin (23/5).

Menurut dia, wacana pela-rangan ekspor butir kelapa bisa mendorong industri pengolahan kelapa karena akan menambah nilai produk.

Dia mencontohkan kakao, yang sejak dikenakan bea keluar 2010 lalu, kini industri pengolahannya kian berkembang.

Meski demikian, dia menyadari adanya pakta-pakta perdagangan internasional yang pasti bertentangan dengan wacana pelarangan ekspor.

Pelarangan ekspor di seluruh pakta perdagangan internasional disebut sebagai diskriminasi perdagangan.

"Tapi kalau melihat industri kakao berkembang berkat bea keluar itu, ini harus ditanggapi serius, apakah itu (larangan ekspor butir kelapa) bisa menjadi solusi sementara untuk menstimulasi produksi kelapa kita," tukas Tom.

Di kesempatan yang sama, Sekjen Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Donatus Gede Sabon menjelaskan proses pengusul-an larangan ekspor kelapa butir masih dalam tahap penyelarasan data.

Ia mengeluhkan data ekspor kelapa butir berbeda di tiap instansi pemerintah.

BPS, kata dia, menyebut angka ekspor kelapa butir selama dua tahun terakhir naik dari 300 juta butir menjadi 500 juta butir.

"Tapi kami cek ke Bea dan Cukai, mereka menyatakan kurang lebih 1,5 miliar butir."

Saat ini, kebutuhan bahan baku kelapa industri pengolahan kelapa 10 miliar butir per tahun.

Dengan jumlah itu, dia menilai bisa mencapai utilitas pabrik 100%. (Jes/E-1)