Percepatan Sertifikasi, Solusi Atasi Backlog Perumahan

Angka kebutuhan rumah (backlog) di Tanah Air diperkirakan mencapai 12,75 juta. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN membantu mempercepat proses penyelesaian sertifikat milik debitur serta calon debitur Bank Tabungan Negara (BTN).

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, kebutuhan perumahan rakyat saat ini makin menumpuk. Lantaran pertumbuhan ketersediaan rumah diperkirakan hanya 300ribu dalam setahun.

“Kebutuhan dasar, kebutuhan pokok masyarakat itu kan Sandang, Papan, Pangan. Kebutuan perumahan itu sekitar 12,5 juta lebih, kerjasama dengan BTN dilakukan dalam rangka percepatan persertifikatan rumah untuk rakyat,” ungkap Hadi dalam acara penandatanganan kerjasama dan nota kesepahaman antara Bank BTN dan Kementerian ATR/BPN di Kantor ATR/BPN Jakarta, Kamis (13/10).

Hadi menjelaskan, program ini juga sejalan dengan percepatan persertipikatan rumah untuk rakyat sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Harapannya pada 2025 mendatang seluruh bidang tanah atau sekitar 126 juta bidang tanah termasuk aset dari Bank BTN yang sudah jadi agunan para debitur.

“Khusunya untuk sertifikasi rumah untuk para MBR, agar masyarakat bisa tersenyum manis sertipikatnya cepat keluar. Karena selain memiliki rumah mereka punya kepastian hukum, hak atas tanah,” kata dia.

Tidak hanya itu, melalui kerja sama ini, para pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN akan dapat memanfaatkan fasilitas KPR BTN untuk memiliki rumah layak huni.

“Dengan akses untuk memiliki rumah layak huni, kami berharap kesejahteraan karyawan ATR/BPN semakin terjamin, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, kerja sama ini akan memberikan skema KPR, kredit pegawai, kartu kredit, dan fasilitas perbankan lainnya dengan skema yang menarik bagi para karyawan kami,” lanjut Hadi.

Baca juga: Kesehatan Mental Adalah Fondasi untuk Masa Depan Anak

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, penandatangan kerjasama atau MoU yang akan dilaksanakan adalah untuk memperkuat sinergi serta merupakan wujud komitmen dari Bank BTN sebagai Bank Fokus Perumahan untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Adapun, ruang lingkup dalam MoU yang akan ditandatangani salah satunya pendaftaran tanah atas aset yang telah menjadi agunan fasilitas kredit/pembiayaan debitur/nasabah Bank BTN.

“Ini juga bagian dari dukungan percepatan program pemerintah dalam program satu juta rumah, pertukaran data termasuk pengembangan sistem informasi yang dapat di integrasikan antara Bank BTN dengan Kementerian ATR / BPN,” kata Haru.

Menurut dia, kemitraan ini akan sangat membantu masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni yang terjamin status hukumnya. Kementerian ATR/BPN pun akan memberikan pencegahan dan asistensi dalam penanganan permasalahan tanah milik atau akan menjadi milik Bank BTN.

“Ke depannya, Kementerian ATR/BPN dan Bank BTN juga akan melakukan percepatan dalam digitalisasi layanan untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan proses penerbitan maupun penyelesaian sertifikat,” jelas dia.

Tidak hanya itu, Bank BTN juga akan memberikan layanan perbankan bagi Kementerian ATR/BPN. Layanan yang diberikan tersebut mulai dari cash management hingga kemudahan memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema menarik khusus karyawan kementerian tersebut. (R-3)