Aptindo Minta Penundaan Pemberlakukan Zero ODOL Awal 2023

ASOSIASI Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) meminta pemberlakukan Zero ODOL (over dimension over load) pada awal 2023 ditunda. 

Staf Khusus Aptindo Josafat Siregar mengungkapkan akan terjadi dampak luas jika kebijakan tersebut diberlakukan pada awal 2023. Di antaranya, peningkatan signifikan jumlah truk yang beroperasi, konsumsi bahan bakar solar, subsidi bahan bakar solar, kemacetan yang semakin parah, dan kenaikan inflasi.

“Belum lagi kemacetan yang semakin parah karena jumlah kendaraan yang semakin banyak yang dimungkinkan akan berdampak juga pada psikologis sopir dan masyarakat serta terjadi pemborosan waktu dan kerusakan jalan karena kemacetan,” terangnya dalam rilis tertulis yang diterima, Rabu (12/10).

Kajian angkutan tepung terigu nasional yang dilakukan Aptindo pada Juli lalu mengungkapkan 436.243 truk (jenis tronton, engkel, dan colt) dibutuhkan untuk pengiriman sekitar 6,7 juta metrik ton (MT) tepung terigu tanpa penerapan Zero ODOL. 

Sementara ongkos angkutnya mencapai Rp950,9 miliar dengan total bahan bakar solar yang digunakan sekitar 9,24 juta liter dan total subsdi bahan bakar solar yang dikeluarkan negara sebesar Rp79 miliar.

Josafat menuturkan ketika pemberlakukan Zero ODOL, pengiriman tepung terigu sekitar 6,9 juta MT diperlukan 1,17 juta truk atau naik 167,5%. Begitu juga dengan ongkos angkut menjadi Rp2,47 triliun atau naik 160,2%. Total kebutuhan bahan bakar solar menjadi 24,11 juta liter atau naik 160,9%, sedangkan total subsidi bahan bakar solar yang ditanggung negara menjadi Rp206,13 miliar atau naik 160,9%.

Menurutnya, peningkatan ongkos angkut barang akhirnya akan ditanggung oleh konsumen. Selain itu, kebijakan Zero ODOL ini juga akan berdampak terhadap impor blok mesin yang akan naik sekitar 160%. Aptindo menilai kebijakan Zero ODOL ini belum tepat untuk dilaksanakan pada 2023 mendatang.

“Kebijakan ini akan menjadi beban semua industri termasuk produsen tepung terigu. Kami hanya meminta bisa ada win-win solution, dan jangan dipaksakan untuk dilaksanakan saat ini. Apalagi saat ini kan negara kita masih dalam masa recovery ekonomi akibat terpukul pandemi yang terjadi selama dua tahun belakangan ini,” pungkasnya. (OL-8)