Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta setiap daerah untuk berkonsentrasi pada sektor prioritas yang menjadi keunggulan. Hal ini penting untuk mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja baru di wilayah tersebut.
“Arahkan sektor-sektor dari setiap daerah tersebut untuk mendukung target hilirisasi ekonomi,” pungkas Ma’ruf di Jakarta, Rabu (12/10).
Pihaknya juga meminta Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM, serta pemerintah daerah, agar membuat peta potensi investasi yang dipandang penting sebagai panduan teknis informasi dan promosi bagi investor.
Baca juga: November, Jokowi-Xi Jinping akan Lakukan Tes Dinamis Kereta Cepat
“Buat peta potensi investasi daerah yang komprehensif. Peta potensi ini penting sebagai panduan teknis, informasi dan promosi bagi para investor,” imbuhnya.
Ma'ruf turut menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan dan tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai garda terdepan dan motor penggerak kemudahan perizinan di daerah.
“Perkuat komitmen memberikan pelayanan terbaik untuk investasi. Saya berharap gubernur/bupati/wali kota mendukung penguatan kelembagaan, SDM dan tata kelola DPMPTSP,” kata Ma'ruf.
Baca juga: Bahlil: Rp584 Triliun Investasi yang Mangkrak Sudah Diselesaikan
Dirinya mengharapkan adanya pemerataan investasi di seluruh lapisan masyarakat sebagai kunci pencapaian kemakmuran bangsa Indonesia. “Investasi harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, semua wilayah, dan melibatkan pekerja lokal,” sambungnya.
Pada kesempatan itu, Ma’ruf memberikan apresiasi kepada Kementerian Investasi/BKPM yang berusaha mewujudkan keseimbangan nilai investasi di seluruh daerah di Indonesia.
“Kementerian Investasi/BKPM telah berjuang mewujudkan keseimbangan nilai investasi antara investasi asing dan domestik, Jawa dan Luar Jawa, kolaborasi usaha besar dan UMKM, serta keterlibatan tenaga kerja lokal,” tutup dia.(OL-11)
Fokus utama acara ini adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah.
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Ia menilai aturan ini berpotensi menurunkan permintaan rokok, yang pada akhirnya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri Yudi Purnomo Harahap mengatakan kegiatan sosialisasi dilakukan pada Rabu (30/4) di kantor Bupati Purworejo.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved