Kemenkeu dan SMV Praktikkan Pendekatan Berkelanjutan dalam Infrastruktur

SALAH satu masalah penting yang perlu ditangani yaitu skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Investasi dan kemitraan publik-swasta (PPP) menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Selain itu, dalam skema PPP, pemangku kepentingan khususnya pemerintah juga perlu memperkuat pembangunan kapasitas dan memberikan insentif yang tepat guna kepada sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan prinsip berkelanjutan.

Itu disampaikan Prof. Bambang Brodjonegoro, selaku Lead Co-Chairs of Think 20 (T20), dalam keterangan tertulis, Selasa (11/10). Ia membuka Special Event Toward G20 Summit dengan tema Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity di The Convene, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (10/10) dan Selasa (11/10).
 
Pada sesi Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF), Menkeu Sri Mulyani menyampaikan pentingnya Presidensi G20 untuk membangkitkan pengembangan infrastruktur berkelanjutan pascapandemi. "Ketika kita menghadapi masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, meskipun negara Anda masih dapat leluasa beroperasi sesuai kemampuan, Anda juga harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia. Saya yakin pengakuan semacam ini membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota bahwa kita perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Di samping itu, kita telah menyepakati bahwa mekanisme keuangan berkelanjutan dibutuhkan semua negara untuk berkontribusi, dan juga menggunakan semua lembaga termasuk MDB untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana," ujarnya.

Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (capital adequacy framework (CAF). Reviu CAF bertujuan mengoptimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota. 

Hadir juga dalam agenda tersebut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman sebagai panelis. Sejalan dengan pernyataan Menkeu, Luky menjelaskan bahwa diskusi telah dilakukan sejauh ini dengan berbagai calon investor, MDB, serta pemodal dengan harapan Indonesia dapat menampilkan satu bukti nyata dari komitmen terkait iklim pada KTT mendatang. Kemenenkeu RI bersama beberapa Special Mission Vehicles (SMV) yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI, dan PT Indonesia Infrastructure Finance/IIF turut menyampaikan kontribusi masing-masing dalam kegiatan tersebut. 

Acara internasional yang digagas oleh Think20 (T20) Task Force 8 dengan P2EB UGM sebagai institusi pelaksana menjadi ajang bagi T20 untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian kepada para pemimpin G20 terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Objektif utamanya menyediakan kebijakan alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan polemik ekonomi dunia untuk pulih secara berkelanjutan dan inklusif di tengah krisis global pascapandemi. 

Sri Mulyani juga menambahkan bahwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional seperti pada energi terbarukan, perubahan iklim, infrastruktur digital, dan proyek pembangunan perkotaan. "Kementerian Keuangan telah merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan inisiatif tersebut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait," ujarnya.

Presiden Direktur PT PII M Wahid Sutopo pada sesi showcase bertema PPP Projects & Energy Transition Mechanism (ETM) Initiative menyampaikan perkembangan dan milestone PPP di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi investasi swasta pada infrastruktur nasional. Sutopo menyampaikan bahwa penjaminan melalui PT PII telah diimplementasikan dalam beberapa proyek PPP yang bertujuan memastikan keberlanjutan proyek dalam konteks pendanaan dan hasil. 

PT PII juga turut melaksanakan Project Monitoring secara aktif yang dapat membantu menjaga keberlanjutan proyek dengan hasilnya yang sesuai harapan masyarakat. Sutopo menambahkan bahwa PT PII berkomitmen mendukung proyek PPP dengan konsep digitalisasi, efisiensi, dan energi terbarukan, yang terlihat dari dukungan terhadap proyek Palapa Ring & Satelit Multifungsi untuk meningkatkan akses broadband dan menutup kesenjangan digital hingga pulau-pulau terluar, terdepan, dan tertinggal seperti pulau Natuna dan Morotai. Selain itu, PT PII memberikan penjaminan pada proyek PPP skala kecil yaitu proyek alat penerangan jalan di kota Madiun untuk mewujudkan penerangan jalan hemat energi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sutopo menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut diusulkan sebagai legacy-case untuk agenda pasca-T20.

Dalam topik diskusi yang sama, Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Pradana Murti, menyampaikan peran PT SMI dalam memfasilitasi ETM Country Platform di Indonesia. Pradana menyampaikan bahwa PT SMI berkomitmen mendukung agenda Indonesia terkait pengurangan dampak perubahan iklim melalui peran mereka sebagai pengelola ETM Country Platform untuk memastikan transaksi berlangsung secara adil dan terjangkau, selagi mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari transisi.

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Presiden Direktur & CEO PT IIF Reynaldi Hermansjah menjelaskan IIF terlibat dalam berbagai proyek PPP di Indonesia. Reynaldi menyampaikan bahwa IIF menempatkan dirinya secara aktif untuk membangun Indonesia secara berkelanjutan. Selain cara pendanaan IIF, mereka turut berkontribusi terhadap beberapa sektor penting seperti kesehatan, digital, dan telekomunikasi. Dengan dukungan dari pemegang saham multilateral, IIF tidak hanya menjadi pemain bisnis, tetapi juga advokat pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (OL-14)