Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Bank Indonesia menggelar Konferensi Haji Internasional ke-4 di Jakarta Convention Center, Jumat (7/10).
Tema yang dibahas untuk kegiatan kali ini adalah 'Digitalisasi dan Inklusivitas Ekosistem Haji'.
"BPKH bersama BI menggelar Konferensi Haji Internasional ke-4 tahun ini, yang fokus pada masalah inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah. Ada dua topik yang dibahas, antara lain inklusivitas dan digitalisasi dalam kebijakan tingkat tinggi, serta yang kedua penerapan praktis digitalisasi haji dan umrah," kata Kepala Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu dalam sambutannya.
Ia menyebut, ada beberapa alasan mengapa inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah adalah isu yang sangat penting. Pertama, ibadah haji dan umrah berkaitan dengan rukun Islam, sehingga misi haji atau penyelenggara harus meningkatkan kualitas layanannya secara bertahap.
Layanan yang dimaksud untuk ibadah haji dan umrah ini meliputi aspek ritual, pengajaran dan pelatihan, serta pemberian fasilitas seperti penerbangan, akomodasi dan katering yang disediakan oleh teknologi dan informasi (IT).
Alasan kedua, terdapat fakta bahwa layanan-layanan tersebut mencakup berbagai masalah di luar aspek keagamaan. Di antaranya adalah penyediaan visa, keamanan, aspek pariwisata, logistik, teknologi kesehatan, bisnis dan keuangan.
"Oleh karena itu, pelaksanaan haji dan umrah harus inklusif dengan memberikan akses yang sama, bagi orang-orang yang mungkin selama ini dikecualikan," lanjut dia.
Terakhir, ia menyebut digitalisasi haji dan umrah harus memenuhi kebutuhan untuk mengatasi masalah inklusivitas ini. Digitalisasi haji dan umrah dalam platform global yang terhubung ke semua negara di dunia, harus dapat diakses oleh masyarakat. Anggito pun menyebut setiap misi haji harus membangun sistem digital yang menghubungkan layanan operasi dan keuangan.
Adapun konferensi haji internasional ini diawali dengan membahas digitalisasi dan inklusivitas ekosistem haji di tingkat pemerintahan. Lebih lanjut, dibahas pula isu-isu terkait digitalisasi haji dan umrah dan praktiknya, untuk penyelenggaraan haji dan umrah di misi haji, lembaga keuangan dan operator tur.
Dalam panel-panel ini, para pembicara dipersilahkan untuk menyampaikan cerita, pengalaman, maupun tantangan untuk meningkatkan inklusivitas melalui digitalisasi operasi haji dan umrah.
Terakhir, Anggito menyebut BPKH saat ini tengah dalam proses untuk seluruhnya mendigitalisasi layanan yang diberikan.
Dalam kegiatan konferensi kali ini, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (LoA) antara BPKH dan Komisi Nasional Haji Nigeria (NAHCON) mengenai berbagai kegiatan ke depan, terkait penyelenggaraan haji dan dana haji.
Dalam rangka mendukung digital talent tersebut, BPKH juga mendapatkan dukungan kelembagaan dari Universitas Insan Cita Idonesia, sebuah universitas digital terkemuka di Indonesia, dengan menandatangani MoU.
Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengatakan, bahwa dalam Konferensi Internasional ke-4 ini BPKH berkerjasama dengan Bank Indonesia (BI) berfokus pada inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan Haji dan Umrah.
Maka dari itu, dikatakan Doni visi ISEF 2022 ini adalah bersama-sama pulih lebih kuat mengoptimalkan ekonomi dan keuangan syariah untuk pemulihan inklusif.
"Visi ini menempatkan ISEF sebagai ikon ekonomi dan keuangan Syariah CSEF dalam pengembangan berbagai aspek termasuk pelayanan Haji dan Umrah, baik dalam upaya nasional maupun global," kata Doni dalam sambutannya.
"Peningkatan digitalisasi dan Umrah di platform global yang terhubung ke semua negara di dunia harus dapat diakses oleh orang-orang. setiap misi Haji harus membangun sistem digital yang menghubungkan operasi, layanan dan keuangan," pungkasnya.(RO/E-1)
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Sinergi ini memastikan dana umat kembali kepada umat dalam bentuk infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
TERKAIT Indonesia yang berhasil memenangkan lelang lahan di Mekah, Arab Saudi untuk pembangunan Kampung Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan terlibat.
Sistem pengawasan internet yang diterapkan suatu negara dapat memengaruhi bagaimana konten digital beredar serta seberapa besar ruang anonimitas yang tersedia bagi pengguna.
Dengan bantuan platform online video, pengguna dapat mengedit klip, menambahkan teks, memasukkan musik, hingga membuat video profesional langsung dari browser.
Saat ini, sekitar 62 persen masyarakat Indonesia telah terbiasa berbelanja daring dua hingga tiga kali per bulan.
KECINTAAN Justisia Dewi pada jam tangan, dan kepeduliannya terhadap lingkungan menjadi salah satu sumber inspirasi usahanya. Ia menghadirkan Ma.ja Watch pada tahun 2021
Tanpa kematangan psikologis yang cukup, anak-anak berisiko tinggi terpapar konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka.
Meta menekankan bahwa perlindungan terhadap anak tidak harus dilakukan dengan cara yang mengekang atau memantau seluruh isi percakapan secara berlebihan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved